Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Kompas.com - 29/05/2023, 19:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA 1998, dengan penuh euphoria saya antusias menyambut kedatangan Orde Reformasi menggantikan Orde Baru.

Namun sejak awal secara intuitif saya merasakan beberapa kekeliruan hadir di tengah kebenaran Orde Reformasi yang menjelang awal abad XXI telah saya tuangkan secara tertulis pada buku “Kelirumologi Reformasi”.

Pada awalnya beberapa kekeliruan tersebut memang masih terasa samar-samar sebagai sekadar gejala simptomatis belaka tanpa kejelasan tentang apa sebenarnya sang penyakitnya sendiri.

Namun setelah 25 tahun berlalu, maka sang gejala yang semula terasa samar-samar itu lambat namun pasti berhasil menampakkan diri sebagai kenyataan faktual yang jelas secara tak terbantahkan tampak kejelasannya.

Primadona misproduksi terparah Orde Reformasi adalah pemerataan korupsi.

Perilaku buruk yang seharusnya dibasmi habis ternyata alih-alih hilang lenyap malah makin merajalela seperti penyakit kanker yang bermetastase liar dan buas merambah ke mana-mana tanpa terkendali akibat memang seolah tidak ada yang mau mengendalikannya.

Syukur Alhamdullilah, setelah 25 tahun berlalu, baru pada pertengahan 2023, tampil mantan Ketua MK yang kini diangkat menjadi Menko Polhukam setelah batal dicapreskan, Mahfud MD mulai turun-tangan untuk membenahi benang ruwet korupsi yang sudah terlanjur sangat ganas menggerogoti segenap sendi peradaban negeri kita tercinta ini.

Perjuangan Mahfud MD sungguh tidak ringan dan tidak mudah. Korupsi yang pada masa Orde Baru terbatas dilakukan oleh sekelompok penguasa tertentu saja ternyata pada masa Orde Reformasi malah terlanjur mengalami proses pemerataan ke segenap penjuru.

Orde Reformasi membiarkan proses pemerataan korupsi terjadi secara struktural serta sistematis masif merata sampai jenjang terbawah.

Orde Reformasi telah berhasil mendemokratisasikan korupsi sehingga siapa saja yang sedang memegang tampuk kekuasaan bisa kalau mau melakukan korupsi yang sudah menjadi kelaziman yang sudah sedemikian melazim sehingga sama sekali tidak terasa luar biasa bagi masyarakat Indonesia masa kini.

Tiada hari tanpa korupsi. Para koruptor juga cukup cerdas dalam mewujudkan korupsi secara berjemaah dengan membagi-bagi hasil korupsi kepada para sejawat serta para penegak hukum. Jurus bagi-bagi itu ampuh mengamankan para koruptor dari risiko dimejahijaukan.

Para koruptor telah berhasil menciptakan suasana saling terkait sehingga apabila dirinya ditangkap, maka secara efek-domino akan menyeret para penerima bagi-bagi hasil korupsi untuk ikut bertanggung-jawab.

Sementara secara politis korupsi juga dimanfaatkan sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan politik dengan melaporkan lawan politik ke KPK yang seharusnya independen namun de facto dependent maka tunduk pada penguasa yang sedang berkuasa.

Ancaman dipolisikan juga ampuh untuk membungkam oposisi di negeri yang konon demokratis maka seharusnya memberikan kebebasan berbicara kepada rakyatnya.

Pendek kata Orde Reformasi telah berhasil membudidayakan korupsi menjadi penyakit gawat darurat yang ganas merusak segenap sendi peradaban negara dan bangsa Indonesia.

Maka sekarang telah tiba saatnya masyarakat madani Indonesia bangkit untuk mendukung perjuangan Mahfud MD membasmi korupsi yang mustahil berhasil jika dilakukan hanya oleh Mahfud MD seorang diri saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com