Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah JK soal Jalan Tol Dibangun Swasta, Menteri Basuki: Tidak Semuanya Investor

Kompas.com - 25/05/2023, 12:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membantah Wakil PResiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) bahwa anggaran pembangunan jalan tol yang dibanggakan berasal dari swasta dan investor, bukan pemerintah.

Basuki mengatakan, sumber dana pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak seluruhnya dari investor.

“Tidak semuanya investor,” ujar Basuki saat ditemui Kompas.com di gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran.

Di antara sumber tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol yang Dibanggakan Pemerintah Dibangun Investor Swasta, Begini Realitanya

Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan rate internal of return (IRR) atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi.

“Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran,” tutur Basuki.

Basuki menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disebutkan APBN menyokong sekitar 30 hingga 40 persen pembangunan berbagai infrastruktur.

Sementara, sisanya bersumber dari swasta dan KPBU.

Formulasi pembiayaan seperti ini, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol.

Baca juga: JK: Jalan di Lampung Rusak Jadi Viral, di Sisi Lain Kita Bangga Bangun Jalan Tol

“Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30 persen, 40 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut. jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah anggarannya bersumber dari swasta.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

Pada kesempatan lain, JK juga menyoroti masalah jalan di Lampung yang viral karena rusak. Sementara, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Pernyataan itu JK sampaikan saat pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," kata JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com