Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Pemilih Perempuan Inginkan Capres Latar Belakang Militer dan Kepala Daerah

Kompas.com - 25/05/2023, 07:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Latar belakang militer dan kepala daerah menjadi favorit bagi kalangan pemilih perempuan untuk dijadikan sebagai calon presiden (capres) pilihan mereka.

Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, ada 20,9 persen responden pemilih perempuan yang menginginkan capres berlatar belakang militer.

"Sebanyak 20,9 persen pemilih perempuan kini mengidolakan tokoh dari militer untuk menjadi capres. Angka tersebut meningkat 3,3 persen dibanding survei empat bulan sebelumnya," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (25/5/2023).

Kriteria latar belakang capres dari militer ini menggeser kriteria utama yang diungkap pemilih perempuan pada survei bulan Januari 2023, yaitu kepala daerah (gubernur/wali kota/bupati).

"Pada survei Mei 2023, capres berlatar belakang kepala daerah berada di urutan kedua dan mendapat suara 20,1 persen, turun dari 22,4 persen," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Tipis di Kalangan Pemilih Perempuan

Latar belakang lain yang menjadi pertimbangan perempuan adalah tokoh agama 12,8 persen, tokoh masyarakat 7 persen, pengusaha 5,1 persen, akademisi 3 persen, birokrat 2,7 persen, dan pimpinan partai politik 2 persen.

Sementara itu, 2 persen responden menilai semua elemen layak jadi capres asalkan mengayomi masyarakat. Lalu, 4,3 persen responden memilih latar belakang lainnya dan 20,1 persen responden menjawab tidak tahu.

Litbang Kompas/RFC/DEW Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Bakal Calon Presiden berdasarkan Jenis Kelamin

Survei ini juga menunjukkan bahwa 27,5 persen pemilih perempuan menilai, sikap tegas dan berwibawa seseorang merupakan faktor yang peling mempengaruhi pilihan capres.

"Pengakuan tersebut selaras dengan latar belakang capres yang paling diinginkan berasal dari kalangan militer (TNI/Polri) sebagai representasi sikap tegas dan berwibawa," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Laki-laki

Kriteria lain yang dipertimbangkan adalah pribadi sederhana dan merakyat 23,4 persen; berpengalaman dan berprestasi 21,9 persen; jujur dan adil 5,6 persen; berkinerja bagus 3,5 persen; berpendidikan tinggi 1,4 persen; lainnya 12,1 persen. Sedangkan 4,6 persen menjawab tidak tahu.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com