Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor Pemenang Tender Proyek Jalan di Lampung Ganjil, KPK: Patut Dicurigai Ada Kongkalikong

Kompas.com - 23/05/2023, 22:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, rekanan proyek pemerintah yang tidak berkualitas menunjukkan adanya kongkalikong di balik penunjukan rekanan tersebut. 

Pernyataan ini Ghufron sampaikan saat dimintai tanggapan terkait sejumlah kantor perusahaan pemenang proyek perbaikan jalan di Lampung senilai miliaran rupiah yang tidak jelas.

Ketika didatangi Kompas.com, kantor perusahaan itu berwujud rumah tua, tidak ada, hingga disegel bank.

“Ketidak berkualitasan rekanan (pemburu rente) merupakan indikasi permainan yang patut dicurigai ada kongkalikong,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Kantor Pemenang Tender Jalan Lampung Ternyata Rumah Tua, KPK: Ada yang Tidak Beres

Menurut Ghufron, kecurigaan bahwa pelaksanaan lelang proyek perbaikan jalan di Lampung dikondisikan seperti banyak kasus korupsi di sektor infrastruktur menjadi kuat jika rekanan yang terpilih tidak berkualitas.

Ghufron menyebut, pihaknya akan menelusuri lebih dahulu kebenaran terkait ketidakjelasan keberadaan kantor perusahaan rekanan dalam proyek perbaikan jalan di Lampung.

“Kecurigaan itu kuat jika kondisi rekananya tidak berkualitas,” ujar Ghufron.

Sementara itu, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang mereka temukan.

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan verifikasi, telaah, dan koordinasi dengan pelapor.

“Silakan masyarakat dapat melapor dugaan korupsi di sekitarnya kepada KPK,” tutur Ali.

Sebelumnya, Kompas.com menelusuri keberadaan kantor perusahaan-perusahaan pemenang tender perbaikan jalan di Lampung selama tiga hari, yakni 19 hingga 21 Mei.

Baca juga: Alamat Pemenang Tender Perbaikan Jalan di Lampung yang Disampaikan Kabiro Kini Jadi Rumah Warga

Merujuk pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung, beberapa ruas jalan di Lampung telah ditenderkan, salah satunya ruas jalan yang dilalui Presiden Joko Widodo saat meninjau infrastruktur Lampung.

Namun, keberadaan kantor perusahaan itu ternyata tidak jelas.

CV Bagas Adhi Perkasa (CV BAP) misalnya, yang tertera di situs LPSE Provinsi Lampung sebagai pemenang tender rekonstruksi ruas jalan Metro-Kota Gajah (link 018) berpagu anggaran Rp 5,09 miliar.

Harga negosiasi dimenangkan dengan nilai Rp 4,9 miliar.

Ketika Kompas.com telusuri, ternyata alamat yang tertera di LPSE berupa sebuah rumah tua di dalam gang kecil.

Keluarga pemilik rumah tidak pernah mendengar nama CV BAP tersebut.

Perusahaan lainnya adalah CV Bayu Brothers (CV BB) dengan harga negosiasi senilai Rp 2,93 miliar.

Perusahaan ini memenangkan tender rekonstruksi jalan ruas Wates-Metro (link 027).

Ketika ditelusuri, alamat kantor CV BB menunjukkan sebuah rumah di dalam gang kecil di kawasan padat penduduk.


Warga setempat pun tidak pernah mendengar ada kantor perusahaan di kantor mereka.

Selanjutnya, PT Suci Karya Badinusa (PT SKB) yang memenangkan tender rekonstruksi jalan Kota Gajah - Simpang Randu dengan harga Rp 58,1 miliar.

Ketika alamat yang tertera ditelusuri, Kompas.com mendapati sebuah rumah dengan papan perusahaan di komplek perumahan KPR yang sudah kosong.

Warga setempat menyebut rumah itu sudah kosong lebih dari setengah tahun.

"Sempat ada yang ngantor di sini, tapi memang jarang-jarang," kata warga setempat bernama Margono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com