PDI-P Dinilai Cermat Tak Beri Sanksi Gibran yang Bertemu Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak menjatuhkan sanksi terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai penuh perhitungan.

Penyebabnya adalah PDI-P dianggap bisa membaca keadaan jika menjatuhkan sanksi kepada Gibran justru bisa menjadi bumerang bagi mereka, di tengah upaya menggalang dukungan menjelang pemilihan presiden (Pilpres 2024) mendatang.

"DPP PDI-P berhitung betul pengaruh politik akan mungkin muncul apabila memberikan sanksi keras terhadap Gibran," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/5/2023).

Menurut Bawono, DPP PDI-P juga memperhitungkan pengaruh politik Gibran dan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jawa Tengah.

Baca juga: Pesan Megawati ke Gibran Tanggapi Dansa Politik, Silence Is Golden

Bahkan Gibran pun digadang-gadang dipersiapkan untuk menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah di masa mendatang.

Maka dari itu Bawono menilai pemanggilan yang dilakukan DPP PDI-P terhadap Gibran adalah bentuk keresahan partai atas manuver politik Prabowo yang diusung sebagai bakal capres oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Di samping itu, pertemuan Prabowo dan Gibran atau anggota keluarga lain Presiden Joko Widodo bukan kali ini saja terjadi.

Menurut Bawono, pertemuan antara Prabowo dan para anggota keluarga Presiden Joko Widodo beberapa kali terjadi.

Baca juga: Hasto Ingatkan Pesan Megawati ke Gibran: Banyak yang Dansa Politik

Contohnya seperti pada Januari 2023 lalu ketika Prabowo bertemu dan berdialog dengan Gibran dan menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobbi Nasution.

"Hal ini bisa menggambarkan kedekatan emosional antara Prabowo dan keluarga besar Presiden Joko Widodo," ucap Bawono.

Pertanda lainnya yang patut disimak menurut Bawono adalah ketika anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, mengenakan kaus bergambar Prabowo Subianto saat mengisi sebuah siniar (podcast) yang ditayangkan di situs YouTube.

Di sisi lain, kata Bawono, Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan juga mengikuti keputusan partai yang memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Usai Pertemuan Gibran-Prabowo, PDI-P Arahkan Kepala Daerah Terima Tamu di Kantor Pemerintah

Akan tetapi, Bawono menilai Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga memiliki kepentingan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir. Terutama tentang keberlanjutan sejumlah program yang diluncurkan dalam 2 periode pemerintahannya.

"Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Presiden Joko Widodo dalam hal bakal calon presiden mendatang tidak sama dengan pilihan politik dari PDI-P," ucap Bawono.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak memberikan sanksi pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023) pekan lalu.