Krisis Integritas Nasional dan Teori Ikan Busuk dari Kepala

Ia berujar, ikan busuk mulai dari kepalanya. Kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga.

Jika dilihat pada masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, pernyataan itu benar adanya.

Sebab hampir semua kasus pidana di berbagai lembaga pemerintahan yang diungkap akhir-akhir ini melibatkan pimpinan lembaga, baik lembaga penegakan hukum, eksekutif di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, bahkan lembaga pendidikan.

Dari sekian banyak lembaga negara baru kepolisian yang terlihat nampak melakukan bersih-bersih secara serius.

Orang-orang yang bermasalah secara moral dan hukum mulai diletakkan di tempat yang seharusnya. Tak sedikit perwira polisi dan bahkan jenderal divonis hukum dan dipenjara karena terbukti melakukan kejahatan dan penyelewengan jabatannya.

Penegakan hukum bahkan pada polisi mendapat sambutan positif dari publik. Hal itu terbukti dengan tumbuh kembali kepercayaan publik pada polisi seperti dilaporkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) baru-baru ini.

Apakah kepercayaan publik itu akan terus meningkat atau justru Polri akan kembali menjadi lembaga negara paling tidak dipercaya? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Meski begitu upaya Polri untuk kembali sebagai institusi penegakan hukum yang dapat dipercaya publik dengan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih dan transparan seperti himbauan Kapolda Metro Jaya beberapa hari belakangan, perlu mendapat dukungan terus menerus guna membangun optimisme dalam bernegara.

Sebab hanya dengan penegakan hukum yang berkeadilan publik merasa suatu negara diperlukan dan itu dimulai dari perbaikan integritas di kepolisian.

Bila para penegak hukum di kepolisian punya integritas yang memadai, menutup segala celah untuk melakukan penyelewengan maka hal ini akan berdampak luas pada lembaga lain di negara ini.

Selain lembaga Kepolisian, lembaga dengan integritas paling rendah sehingga menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik adalah DPR dan partai politik.

Pemilu 2024 yang sudah dimulai akan memperlihatkan betapa rendahnya integritas para politisi di republik ini. Para politisi kita cenderung memanfaatkan kekuasaan dan kepercayaan yang mereka sandang bukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan partai.

Pemanfaat kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok terjadi di semua partai dengan berbagai ideologi dan cara pandang politiknya, mulai dari partai berideologi nasionalis, demokrat hingga beraliran agama.

Ini menunjukkan bahwa ideologi suatu partai tidak dapat menjadi jaminan terbentuknya politisi yang berintegritas.

Dari mana krisis diurai?

Kalau teori ikan busuk dari kepala dipakai melihat fenomena ini, jelas krisis integritas itu dimulai dari kepala negara.