Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Luruskan Isu Wiranto Kudeta Soeharto Jelang Runtuhnya Orde Baru

Kompas.com - 21/05/2023, 15:17 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-2 RI, Soeharto mempersingkat sehari kunjungannya ke Mesir dalam rangka menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G15.

Soeharto kembali ke Indonesia pada 14 Mei 1998 melalui Bandara Kairo menuju Jakarta.

Sehari sebelumnya, 13 Mei 1998, kerusuhan pecah di Jakarta dan beberapa daerah lain. Krisis moneter menjadi salah satu penyebabnya. Massa kala itu menuntut reformasi.

Soeharto lalu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, saat kerusuhan makin memuncak.

“Ada kabar presiden akan mendarat di Bandung, mengingat keadaan sedang tidak menentu pada waktu itu, tetapi di pesawat, Pak Harto memutuskan landing di Halim Perdanakusuma,” kata Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai Kompas.com, Senin (15/5/2023).

Baca juga: 25 Tahun Reformasi: Saat Soeharto Kembali dari Mesir, Jakarta seperti Lautan Api dari Atas Pesawat

Yusril, yang saat itu menjabat sebagai staf Sekretariat Negara (Setneg), ditugasi untuk menjaga Kantor Setneg saat Soeharto ke Kairo, Mesir.

“Duduk-duduk di tangga Setneg, juga beberapa kali menyelenggarakan press conference menerangkan situasi yang terjadi pada waktu itu,” ujar Yusril.

Isu kudeta

Banyak spekulasi yang berkembang terkait apa yang akan terjadi setelah Soeharto tiba di Tanah Air dari Kairo. Isu akan lengser makin berhembus saat itu.

Salah satu yang didengar Yusril adalah isu tentang kudeta dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) saat itu, Jenderal (Purn) Wiranto.

“Spekulasi bahwa kalau Pak Harto itu pulang ke Tanah Air, akan menyerahkan kekuasaan pada Panglima TNI, Pak Wiranto, itu spekulasi yang beredar dan berkembang pada waktu itu,” kata Yusril.

Baca juga: Naskah Pidato 21 Mei 1998, Yusril Ungkap Alasan Soeharto Pilih “Berhenti” ketimbang “Mundur”

Saat itu, politikus Golkar sekaligus tokoh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tjahjo Kumolo, menyerahkan surat semacam Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Yusril.

“Rencananya, kalau Pak Harto mendarat di Halim, katanya Pak Wiranto akan menyerahkan (surat) itu kepada Pak Harto untuk diditandatangani, jadi semacam Bung Karno dulu pada pas G30S,” ujar Yusril.

Seakan tak percaya, Yusril memastikan kepada Tjahjo Kumolo terkait kebenaran surat itu.

“Saya katakan (tanyakan) pada Pak Cahyo dan dia bilang, ‘iya, ini dari Pak Wiranto’,” kata Yusril.

“Belakangan, saya tidak tahu persis apakah memang betul itu dari Pak Wiranto atau tidak, tidak ada yang bisa konfirmasi kepada beliau sehingga timbul spekulasi seolah-olah semacam keinginan kudeta pada waktu itu,” ujarnya lagi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com