Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Dukungan untuk Ganjar Menguat, Anies Menurun

Kompas.com - 13/05/2023, 05:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat adanya kenaikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam sebulan terakhir.

Sementara itu, dukungan untuk Anies Baswedan mengalami penurunan.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, dukungan kepada Ganjar menguat sekitar 6 persen setelah dia dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) oleh PDI-P.

"Yaitu dari 33,2 persen di awal April 2023 menjadi 39,2 persen di awal Mei 2023. Pada periode yang sama, dukungan pada Prabowo relatif stabil dari 31,5 persen menjadi 32,1 persen," ujar Deni dalam pemaparan hasil survei SMRC yang dilakukan secara daring pada Jumat (12/5/2023).

Baca juga: PPP Sambut Baik jika PAN Akhirnya Dukung Ganjar Capres

"Sementara dukungan pada Anies turun dari 24,2 persen menjadi 19,7 persen. Ganjar terlihat menarik suara (pemilih) Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir,” katanya.

Adapun survei SMRC kali ini dilakukan pada 30 April hingga 7 Mei 2023.

Metode yang digunakan untuk survei adalah wawancara tatap muka.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, dalam rentang waktu dua tahun terakhir, yaitu sejak Mei 2021 ke Mei 2023, dukungan pada Ganjar naik dari 25,5 persen menjadi 39,2 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar 24,6 Persen, Prabowo 17,2 Persen, Anies 10,7 Persen

Sementara untuk periode yang sama, dukungan kepada Prabowo Subianto cenderung stagnan dari 34,1 persen menjadi 32,1 persen.

Kemudian dukungan untuk Anies Baswedan cenderung menurun dari 23,5 persen menjadi 19,7 persen.

Deni melihat, kenaikan suara Ganjar dalam sebulan terakhir terkait dengan efek popularitas atau kedikenalannya yang juga meningkat

Pada survei 3-11 April 2023, Ganjar baru dikenal 78 persen, meningkat menjadi 84 persen pada Mei 2023.

Baca juga: Megawati dan Ganjar Bakal Resmikan Kantor Sekretariat Relawan PDI-P pada 1 Juni

"Sementara tingkat kedikenalan Anies dan Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan. Anies dikenal 86 menjadi 87 persen dan Prabowo tetap 96 persen pada periode tersebut," ungkap Deni.

Data ini, menurut Deni, menunjukkan Ganjar masih punya ruang untuk menaikkan dukungan jika keterkenalannya naik, sebagaimana ditemukan polanya sejauh ini.

Lalu dalam dua tahun terakhir, Ganjar juga konsisten unggul atas Prabowo dan Anies di kelompok pemilih yang tahu ketiga sosok tersebut.

Sementara Anies dan Prabowo terus bersaing ketat memperebutkan posisi kedua di bawah Ganjar.

Adapun populasi survei SMRC kali ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.

Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multi stage random sampling.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.020 atau 84 persen. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis.

Kemudian margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control, tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan dilakukan pada 30 April-7 Mei 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com