Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Singgah di IPB, Menpan-RB Dengar Keluhan dan Masukan soal Jabatan Fungsional Dosen

Kompas.com - 12/05/2023, 09:22 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk berdiskusi tentang jabatan fungsional dosen, Kamis (11/5/2023).

Dalam acara yang bertajuk "Sapa Dosen" itu, Anas memaparkan penjelasan terkait Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

"Kami diminta Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensimplifikasi berbagai hal, birokrasi ini harus lincah. Nah, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 ini untuk mengakselerasi hal tersebut," tutur Anas, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (12/5/2023).

Tujuan pembuatan peraturan itu, sebut dia, adalah agar urusan jabatan fungsional menjadi lebih lincah.

"Bukan justru menyusahkan pejabat fungsional termasuk bapak atau ibu dosen," ujar Anas.

Baca juga: Menpan-RB Bertemu Dubes Estonia, Bahas Kerja Sama Akselerasi Pemerintahan Digital

Berbagai masukkan dan saran diberikan oleh para civitas akademika IPB terkait jabatan fungsional dosen. Mereka berharap Menpan-RB bisa menyelesaikan masalah urusan birokrasi dunia dosen secara spesifik.

Lebih lanjut, Anas menilai bahwa PermenPANRB khusus dosen akan mempermudah urusan dosen yang selama ini bersifat administratif.

"Kami ingin memberikan upaya afirmasi dan percepatan terkait karier dan kepastian jabatan dosen," ucap Anas.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria mengatakan, rencana penerbitan PermenPANRB terkait  serta kehadiran Menpan-RB di IPB merupakan langkah yang patut diapresiasi.

"Para dosen menyampaikan aspirasi, pemikirannya, dan ini adalah hal yang sangat positif sekali," ucap Arif.

Baca juga: Menpan-RB Temui Menteri PPPA, Bahas Pelayanan Publik dan Isu Kekerasan terhadap Perempuan

Ia juga mengusulkan agar profesi dosen diberikan fleksibilitas yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen diharapkan bisa bekerja sesuai passion yang diinginkan.

"Ada dosen yang penelitiannya canggih sekali sehingga tidak punya waktu untuk mengajar. Ada dosen yang mengabdi untuk masyarakat, sambil mengajar sambil bantu petani jadi hebat. Nah, ini apakah penilaian dosen bisa menjadi fleksibel seperti ini?" jelas Arif.

"Artinya, penilaian tahun ini fokus pada penelitian saja, kemudian baru tahun berikutnya mengajar. Bahkan secara organisasi fleksibilitas dilakukan juga dalam menetapkan proporsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa diatur berbeda-beda di setiap universitas sebagai unsur indikator utama. Itu masukan saya," tambahnya.

Sebagai informasi, pada acara Sapa Dosen itu, Menpan-RB turut didampingi oleh Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto.

Baca juga: Terima Banyak Keluhan soal Seleksi PPPK, Menpan-RB Minta Formulasi Ulang Passing Grade Ujian

Kemudian, ada Staf Ahli Menpan-RB Bidang Administrasi Negara Herman, Staf Ahli Menpan-RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, dan Staf Ahli Menpan-RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman.

Tak ketinggalan, hadir pula para pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenpan-RB, Ketua Senat Akademik IPB Yonny Koesmaryono, dan segenap civitas academica IPB lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com