Ramai-ramai Kepala Desa Mundur karena Jadi Caleg, Menteri Mundur Juga?

“Betapa pun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUD 1945,” demikian argumen MK.

Baca juga: Komnas HAM Imbau Parpol Tak Daftarkan Caleg yang Miliki Rekam Jejak Pelanggar HAM

Cuti

Jelang Pemilu 2019 lalu, Jokowi mempersilakan menterinya maju sebagai caleg. Saat itu, Presiden mengatakan, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak harus mundur, tetapi wajib cuti.

"Ya izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan. Kan bisa izin cuti," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Jokowi meyakini kinerja pemerintahan tidak akan terganggu apabila menterinya cuti. Sebab, tugas mereka bisa digantikan oleh menteri lain.

“Bisa saja dari Menko atau rekan menteri yang lain. Kalau ke luar negeri kan juga ada. Seminggu ada yang ganti," kata dia.

Baca juga: Perludem Minta KPU Tak Tersandera DPR Saat Revisi Aturan yang Bisa Kurangi Caleg Perempuan

Jokowi memahami bahwa sebagian menterinya tergabung dalam partai politik. Oleh karenanya, wajar apabila parpol tempat mereka bernaung memberikan tugas baru.

“Saya kira wajar saja kalau mereka ditugaskan partai untuk menjadi caleg,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Ramai-ramai

Jelang Pemilu 2024, sejumlah menteri Jokowi juga mendaftarkan diri sebagai caleg DPR RI. Dari PDI Perjuangan, misalnya, ada nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dari Nasdem, ada nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul akan maju melalui daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan 1. Dapil ini meliputi Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Takalar.

Sementara itu, Johnny yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem dipersiapkan untuk maju dari dapil Nusa Tenggara Timur 1, meliputi 10 wilayah di NTT, yakni Kabupaten Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Pembantu Presiden lain yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu rencananya bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Baca juga: Diprotes Publik, KPU Pastikan Revisi Aturan yang Bisa Kurangi Caleg Perempuan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga disebut-sebut hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Pemilu 2024. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dikabarkan bakal maju dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.

Lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB.

Selain itu, ada nama Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor yang dipastikan akan maju sebagai caleg Pemilu 2024 dari Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor.