DALAM politik, peristiwa biasa saja bisa dipolitisasi, apalagi momen politik, atau semi politik. Maka politik melalui medium makanan bisa ditafsir melalui gastrodiplomacy.
Nasi goreng saja bisa menjadi simbol penanda politik. Politisi berusaha menyamarkan atau meng-eufimisme peristiwa politik yang sensitif dengan simbol sepiring "nasi goreng".
Maka sekadar undangan untuk ngobrol di kereta api, karena yang terlibat adalah Presiden pemenang pemilu dan rivalnya, jelas saja menjadi cerita "sejam di kereta api".
Pendek kata semua peristiwa bisa dibawa ke arah politik tinggal bagaimana menggorengnya.
Termasuk acara silaturahmi Lebaran para ketua umum parpol bersama presiden di Istana dengan agenda membahas soal pembangunan bangs, bukan pembicaraan politik!
Namun manakala satu dari enam ketum parpol “ditinggal” karena alasan cuma sekadar pembicaraan rencana pembangunan, maka bisa diterjemahkan “ada apa-apanya” dan dipolitisasi. Meski sebenarnya karena sudah punya koalisi sendiri yang “sulit” diganggu lagi.
Apalagi, Surya Paloh mengaku merasa ditinggalkan oleh Jokowi karena peristiwa tersebut. Dan tak lagi menganggap Nasdem sebagai parpol koalisi pendukung pemerintah.
Meskipun Surya Paloh mengaku memahami langkah politik tersebut, dalam kapasitas pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, sebagai seorang politisi senior merasa bahwa ketidakhadiran Surya Paloh sebagai ketum Partai Nasdem, parpol koalisi pemerintah saat ini karena tak diundang dalam pertemuan tersebut langsung menimbulkan gelagat politik yang tidak biasa.
Sekali lagi rivalitas politik di atas panggung dalam konteks dramaturgi Hoffman ternyata sulit dihilangkan.
Seperti kritik yang sudah-sudah, inisiatif Presiden tidak mengundang Nasdem juga terkait dengan peran aktifnya yang terlihat lebih intens dibandingkan pendahulunya, baik Susilo Bambang Yudhoyono maupun Megawati.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi seperti memainkan dua kaki, yang berpijak di tempat berlainan.
Jokowi sedang bermain dua tarikan antara dirinya menjadi King Maker Pilpres 2024, sekaligus mewujudkan warisan pemerintahan yang baik. Karena suksesi Pilpres 2024, bukan sekadar soal melanjutkan pembangunan saja, namun lebih dari itu juga persoalan legacy.
Siapa pewaris yang dianggap sejalan dengan visi, misi, termasuk soal kepentingan politik di sebaliknya.
Dibutuhkan frekuensi politik yang sama, maka seperti dikhawatirkan Jusuf Kalla, presiden juga sedang berusaha ikut “mempersiapkan” dan “memilih” calon dari kandidat yang masuk.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.