Rumitnya Menjaga "Legacy" Vs "King Maker"

Ketika Presiden meletakkan kaki karena pertimbangan kekhawatiran rivalitas politiknya dapat menjadi ancaman, tentu makin menunjukkan perannya sebagai King Maker yang bertindak menafikan netralitas pilihan politiknya.

Realitas saat ini adalah contoh kongkret, bagaimana kebijakan dua kaki itu diperlihatkan. Seolah diarahkan pada frekuensi kelompok tertentu.

Apalagi dalam layer-layer politik yang dipenuhi dengan konsesi, kesepakatan ketika memutuskan untuk memilih calon, mendukung calon dan bergabung dalam sebuah koalisi.

Banyak yang menjadi sebab munculnya suara-suara kritis seperti halnya Jusuf Kalla. Politik menawarkan jebakan janji-janji sandera politik, konsekuensi politik berbayar.

Apakah itu kursi menteri, atau kepemimpinan di lembaga tinggi negara yang strategis. Belum apa-apa, baru tingkat PDKT, langsung pada komitmen, “siapa akan mendapat apa”.

Konsekuensi presiden yang dipilih rakyat harus bekerja dengan dukungan dari semua kelompok, termasuk oposisi yang harus bertindak sebagai pengkritik positif demi pembangunan, bukan memainkan jurus King Maker secara masif.

Fragmen politik kita yang dipenuhi intrik, persekongkolan, kekerasan, kecurangan dari sejak elitenya hingga pendukung fanatiknya, ketika masa memilih calon dan berikhtiar menjadi pemenang, toh pada akhirnya akan kembali pada situasi dan kondisi colling down.

Berakhir pada keintiman di kereta, makan nasi goreng bersama, berkuda di Istana, dan politik yang memainkan banyak momentum.

Akhirnya hanya ada pendukung yang gusar, gigit jari, sambil bertanya, jadi apa gunanya bertikai gara-gara politik, jika ujungnya koalisi, konsolidasi, konsesi.

Kini dalam ambiguitas pernyataan Jokowi yang kerap mengingatkan potensi galaunya kondisi ekonomi kita pun, kebijakan memainkan jurus legacy dan King Maker harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan polarisasi.

Dan seperti permintaan Jusuf Kalla, “Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” kata Jusuf Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Permintaan JK tersebut dinilai wajar oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terlibat terlalu jauh dalam campur tangan urusan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Agar netralitas dan dinamikanya tidak bercampur dengan kekuatan politik tertentu yang bisa menganggu soliditas.

Tapi politik tetaplah politik, bahkan permintaan JK kemudian juga dimaknai bahwa bisa saja JK menjadi pihak yang berada di belakang bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sehingga mengeluarkan kritik pada Jokowi.

Sebab, Jokowi selama ini dianggap menjadi antitesa Anies, begitu pula sebaliknya.

Politik memang rumit, apapun bisa dipolitisir, tergantung bagaimana cara menggorengnya saja. Bagaimana dengan Anda?