Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/05/2023, 05:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan ironi manuver Sandiaga Uno demi mendapatkan tiket bakal calon wakil presiden (bacawapres) menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Selanjutnya, wacana penggunaan masker yang bakal tidak diwajibkan pasca-status darurat Covid-19 dicabut.

Lalu, langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kembali mengusut kasus korupsi terkait pengelolaan dana pensiun perusahaan pelat merah.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Ironi Manuver Sandiaga: Gagal Dapatkan Tiket Cawapres Ganjar, Kini Dekati Anies Lewat PKS

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kembali melancarkan manuver politiknya guna mendapatkan tiket bakal calon wakil presiden (bawacapres).

Usai angkat kaki dari Partai Gerindra, Sandiaga sempat melakukan manuver dengan mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan harapan bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo menjadi bacawapres.

Isu Sandiaga menyeberang ke PPP mencuat tepat setelah partai berlambang kabah itu menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) Ganjar yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P).

Akan tetapi, "proposal" bacawapres Sandiaga yang diajukan PPP belakangan disebut ditolak PDI-P.

Sehingga, Sandiaga pun berpaling dari Ganjar dan mulai mendakati bacapres Anies Baswedan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca selengkapnya: Ironi Manuver Sandiaga: Gagal Dapatkan Tiket Cawapres Ganjar, Kini Dekati Anies Lewat PKS

2. Langkah Pemerintah Setelah Status Darurat Covid-19 Dicabut: Masker Tidak Wajib hingga Vaksin Bayar

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah mengakhiri status "darurat kesehatan global" untuk Covid-19 pada Jumat (5/5/2023).

Status kedaruratan tersebut berakhir sejak pertama kali ditetapkan pada 30 Januari 2020 lalu.

Namun, WHO tetap mengingatkan bahwa setelah pencabutan status darurat Covid-19 bukan berarti dunia sudah bebas dari virus corona sepenuhnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, pencabutan itu menegaskan keadaan bahwa kondisi penularan Covid-19 di dunia ini sudah sangat terkendali.

Hanya saja, seluruh negara di dunia diminta melakukan transisi kondisi kehidupan dari masa pandemi ke endemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Nasional
Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

Nasional
Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Nasional
KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

Nasional
Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

Nasional
Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

Nasional
Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

Nasional
Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com