Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Berseberangan dengan Jokowi karena Capreskan Anies, Surya Paloh Singgung Gerindra

Kompas.com - 09/05/2023, 19:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah partainya kini berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kendati telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, kata Surya, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga akhir masa jabatan.

“Komitmen kan kita hargai dan kita mau konsisten di sana,” kata Surya dalam wawancara eksklusif bersama Ni Luh Kompas TV, dikutip Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Surya Paloh Ingin Anggota Koalisi Perubahan Tak Bertambah Lagi

Surya justru membandingkan posisi Nasdem dengan sejumlah partai politik yang pada Pemilu 2019 lalu bukan bagian dari koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, namun kini berada di pemerintahan.

Sebutlah Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya membentuk koalisi sendiri pada Pemilu 2019, tetapi bergabung menjadi partai pendukung pemerintah setelah Jokowi terpilih sebagai presiden.

Sebaliknya, Nasdem bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak awal selalu mendukung Jokowi, bahkan sejak mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Koalisi Perubahan Punya Nilai Jual sehingga Banyak Diganggu

“Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu yang ada hanya ada siapa di sana, PDI-P, Nasdem, itu pengusung-pengungsung, tambah barangkali PKB, muncul ada Hanura,” ujar Surya.

“Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintahan, siapa pun dia di luar pemerintahan,” lanjutnya.

Meski tak berada dalam satu koalisi pada pemilu, pada akhirnya PDI-P dan Nasdem tetap membuka pintu bagi Gerindra dan PAN bergabung.

Oleh karenanya, Surya menilai, tak salah jika Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan 2024, meski telah mendeklarasikan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

Baca juga: Klaim Luhut Usulkan Figur Cawapres Anies pada Surya Paloh yang Dibantah Nasdem

“Mungkin ini persepsi dan pandangan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap, apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah?” katanya.

Kendati demikian, Surya mengaku menghargai pemikiran Jokowi yang kini menganggapnya sudah punya kepentingan politik lain ke depan.

Namun, dia tak ingin perbedaan ini terus dipertajam dan justru menimbulkan perpecahan.

“Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan-perbedaan karena gol besar kita Indonesia maju,” kata Surya.

“Progres pembangunan yang berjalan terus-menerus dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dan Surya Paloh diisukan renggang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada Oktober 2022 lalu.

Jokowi beberapa kali tak menghadiri agenda Nasdem. Surya Paloh juga beberapa kali tak diundang di acara pertemuan dengan Jokowi.

Terbaru, Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik pemerintah yakni Ketum PDI Perjuangan, Ketum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/5/2023). Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu.

Baca juga: Ditanya Siapa Saja 5 Kandidat Cawapres Anies, Begini Jawaban Surya Paloh..

Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa tak diundangnya Surya Paloh adalah karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk Pemilu 2024.

“Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Atas dinamika ini, Surya Paloh pun ditinggalkan oleh Jokowi. Namun demikian, Surya mengaku menghormati keputusan Jokowi tersebut.

“Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” katanya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com