Salin Artikel

Anies Minta Negara Tak Intervensi Pilihan Rakyat: Kalau Sampai Pengaruhi, Itu Pelecehan

Anies meminta agar negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya.

Hal tersebut Anies sampaikan dalam pidato politiknya di acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," ujar Anies.

Anies menekankan negara tidak boleh mengintervensi rakyat dalam memilih.

Menurutnya, apabila negara campur tangan, maka itu sama saja dengan melecehkan rakyat.

"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," jelasnya.

Lalu, Anies menyinggung bahwa setiap 5 tahun sekali atau proses pergantian pemimpin, itu bukan berarti kekuasaannya berpindah atau hilang.

Dia menjelaskan, pada dasarnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat sehingga yang berpindah hanyalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat itu.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang, tidak berpindah. Itu ada pada saudara semua, rakyat Indonesia," imbuh Anies.

Sebelumnya, Anies juga menyinggung adanya pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang.

“Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” sambung dia.

Ia menilai dalam demokrasi pergantian kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan, proses pembangunan bangsa pun tak bisa hanya melalui perubahan, tapi juga keberlanjutan.

Maka, Anies meminta jangan ada pihak yang merasa paling memegang kendali kekuasaan.

“Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/07/22010291/anies-minta-negara-tak-intervensi-pilihan-rakyat-kalau-sampai-pengaruhi-itu

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke