Kemesraan Paloh-Luhut dan Peristiwa Genting di Balik Pertemuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan belakangan kian menunjukkan "kemesraannya".

Ini terjadi setelah Paloh dan Luhut kembali bertemu di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Pertemuan ini menambah daftar panjang keduanya menggelar perjumpaan dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Sepanjang periode tersebut, total keduanya telah empat kali bertemu. Pertemuan pertama terjadi di London, Inggris, pada Desember 2022.

Tepatnya, pertemuan tersebut terselenggara usai Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Baca juga: Saat Surya Paloh Merasa Ditinggalkan Jokowi...

Buntut deklarasi ini juga membuat PDI-Perjuangan (PDI-P) yang notabene partai penguasa geram dengan mendesak menteri dari Nasdem dievaluasi.

Pertemuan kedua terjadi pada Februari 2023 di Jakarta dan perjumpaan ketiga berlangsung pada 14 Maret 2023 di Jakarta juga. Sedangkan, pertemuan keempat terjadi Jumat kemarin.

Dari rentetan pertemua ini, setidaknya ada dua peristiwa genting yang mewarnai perjumpaan keduanya.

Berikut dua momen penting dari rentetan pertemuan keduanya:

1. Usai usung Anies capres

ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj.

Imbas nyata dari deklarasi ini, hubungan antara Istana dan PDI-P serta Nasdem yang masih menjadi bagian koalisi penguasa pun merenggang.

Bahkan, PDI-P sampai mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Baca juga: Nasdem Sebut Surya Paloh dan Luhut Bakal Bertemu dengan Jokowi

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat kala itu menyebut evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Pasca-pernyataan Djarot dan deklarasi Nasdem terhadap Anies, Jokowi juga berulang kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut.

Jokowi pun meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Sementara, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tetap berprasangka baik terhadap wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Ia yakin Jokowi mengutamakan hasil kerja dalam menentukan formasi menteri.

“Kita ikuti saja, Nasdem selalu berpikir begini, apa pun keputusan Presiden soal reshuffle kabinet pasti basisnya kinerja, bukan politik. Kita selalu berpikir positif,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

2. Tak diundang Jokowi

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) dalam peresmian gedung Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2/2022). Selain sebagai kantor pusat Partai Nasdem, gedung setinggi 23 lantai dengan luas 30.000 meter persegi tersebut difasilitasi dengan ballroom, ruang siber dan digitalilasi, serta perpustakaan.

Adapun enam ketua umum tersebut meliputi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Ketua Umum PAN.

Jokowi mengaku memang tidak mengundang Paloh. Menurutnya, Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di sisi lain, enam parpol yang diundangnya juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi.

Baca juga: Surya Paloh Upayakan Komunikasi dengan Jokowi

Dia menilai, enam parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan Pemilu 2024.

Oleh karena itu, sebagai parpol yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya endak seperti itu," paparnya.

Akibat peristiwa ini, Paloh saat ini merasa ditinggalkan Jokowi karena tak dilibatkan dalam pertemuan ketua umum partai politik di Istana Merdeka.

Meski demikian, Paloh mengaku menghormati keputusan tersebut.

Di sisi lain, Paloh mengaku memahami langkah politik yang dipilih Jokowi saat ini.

"Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” ungkap Paloh kepada wartawan usai bertemu Luhut, Jumat kemarin.

“Dan, beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” sambung dia.

Sementara itu, Luhut tak menampik bahwa pertemuan kali ini membahas sosok calon pendamping Anies sebagai cawapres.

Pembahasan sosok cawapres terjadi setelah Paloh meminta pendapatnya.

“Pak Surya tanya, ya saya jawab. Ya kan saya ditanya, ya saya jawab. Saya enggak perlu cerita (figur cawapresnya) siapa,” ungkap dia.

“Saya kira Pak Surya juga berbesar hati itu dan ya juga melihat enggak ada yang perlu diributkan,” kata Luhut.

(Penulis: Tatang Guritno, Dian Erika Nugraheny | Editor: Nursita Sari, Bagus Santosa, Icha Rastika)