Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan Jokowi soal Nasdem: Tak Diundang karena Sudah Punya Koalisi Sendiri

Kompas.com - 05/05/2023, 06:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal absennya Partai Nasdem dalam pertemuan enam ketua umum (ketum) parpol dengan dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).

Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak mengundang Nasdem ke pertemuan itu.

"Ya memang (Nasdem) enggak diundang," ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: PAN Singgung Koalisi Kebangsaan di Acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Parpol

Mendengar pernyataan Jokowi, para jurnalis lantas menanyakan penyebabnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan harus bicara apa adanya, bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024. Di sisi lain, enam parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi.

Dia menilai, enam parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, sebagai parpol yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya endak seperti itu," paparnya.

Kendati peta koalisi sudah berubah, tetapi Jokowi menegaskan kondisi itu biasa terjadi dalam dunia politik.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Bahas Strategi Pemilu 2024 Bareng 6 Ketum Parpol, Nasdem Sengaja Tak Diundang

Pada Selasa, 2 Mei 2023 , Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka.

Pertemuan yang digelar malam hari itu diikuti oleh enam ketua umum. Mereka adalah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.

Sementara itu, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir pada Selasa malam. Sejak saat itu, belum ada keterangan resmi dari Jokowi soal absennya Nasdem dalam pertemuan.

Ketum Gerindra, Prabowo Subianto saat usai pertemuan hanya mengatakan bahwa Surya Paloh sedang berada di luar negeri.

Hal yang sama juga disampaikan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono. Namun, keduanya tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah Nasdem sebenarnya diundang atau tidak pada pertemuan Selasa malam.

Baca juga: Elite Nasdem Tanggapi Jokowi Soal Tak Diundang ke Istana: Kenapa Harus Khawatir?

Adapun, Nasdem merupakan parpol pendukung dan pengusung Jokowi dalam dua kali pemilu, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Catatan Kompas.com, pernyataan Jokowi soal Nasdem pada Kamis ini pun menjadi keterangan pertama yang disampaikannya usai partai tersebut resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Sebab, selama ini, publik hanya menduga-duga soal seperti apa hubungannya Jokowi dengan Nasdem usai deklarasi terhadap Anies Baswedan Oktober 2022.

Terlebih parpol-parpol lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang bukan termasuk koalisi pendukung pemerintah akhirnya menyusul langkah Nasdem dalam mendukung Anies.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com