Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Tarik dan Periksa Dhawang Delvi, Sipir yang Pamer Harta di Media Sosial

Kompas.com - 28/04/2023, 11:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, Kemenkumham telah memeriksa Dhawang Delvi, sipir lapas di Lampung yang viral karena memamerkan harta kemayaannya.

Yasonna mengatakan, Dhawang juga sudah ditarik oleh kantor wilayah Kemenkumham setempat dan tidak lagi bertugas sebagai sipir.

"Sipir sudah kita tindak, kita tarik dan sudah ada pemeriksaan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Yasonna menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Dhawang diketahui memiliki kolam renang di rumahnya, tetapi motor Harley Davidson yang dopamerkan di media sosial rupanya motor pinjaman.

Baca juga: Sipir Lapas di Lampung Dhawang soal Pamer Harta: Naik Umrah Kelas Bisnis Itu Promo

Ia menyebutkan, Kemenkumham juga memeriksa asal-usul kekayaan Dhawang yang disebut-sebut berasal dari klinik kesehatan milik istrinya.

Yasonna tidak menutup kemungkinan akan memproses Dhawang secara pidana bila ada indikasi ke arah tersebut.

"Semua sedang dicek. Irjen sudah jalan, dirjen sudah periksa, nanti kita lihat kalau ada unsur pidana kita ini (proses)," ujar Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, seorang sipir lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Lampung menjadi cibiran warganet lantaran pamer bergaya hidup mewah.

Baca juga: Inspektorat Kemenkumham Periksa Sumber Harta Sipir Lapas Lampung yang Pamer Harta di Medsos

Sipir tersebut memamerkan sepeda motor Harley Davidson dan trail serta sejumlah foto gaya hidup mewahnya.

Cibiran warganet ini muncul setelah akun Twitter@PartaiSocmed menunggah foto-foto sipir lapas yang disebut bernama Dhawank Delvi.

Setidaknya ada tiga foto yang memperlihatkan sipir tersebut melakukan flexing seperti memamerkan Harley Davidson, uang, motor trail, hingga kolam renang yang disebut berada di rumahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com