Megawati, Petugas Partai, dan Penguatan "Party-ID"

Memang di masa pemerintahan Presiden Seharto banyak orang merasa bangga mengakui dirinya Golongan Karya (Golkar) untuk menjelaskan ia telah bergabung ke simpul sayap organisasi, seperti: Soksi, MKGR, AMPG atau Kosgoro.

Namun pada masa Orde Baru, Golkar dianggap bukan partai politik, tapi sekretariat bersama meskipun secara rutin mengikuti Pemilu pascadidirikan tahun 1964.

Megawati dan penguatan party-ID

Menurut Campbell (1960), Party ID merupakan komponen psikologis dari rakyat pemilih yang akan berkontribusi terhadap institusi partai politik.

Adapun sumbangsih utamanya selain menciptakan pemilih yang loyal juga melalui kader yang ideologis sebagai penentu keberlanjutan dan stabilitas partai.

Sebagai anak kandung dan anak ideologisnya Bung Karno, Megawati tentu punya tanggung jawab moral mewujudkan cita-cita ayahnya dalam menghadirkan partai pelopor melalui penguatan terhadap party-ID.

Adapun partai pelopor, menurut Bung Karno, adalah partai yang memiliki azas perjuangan serta program untuk menghadirkan kader dan massa yang ideologis.

Pun dalam upaya melahirkan massa yang ideologis, sebuah partai terlebih dahulu harus memiliki kader yang ideologis yang bertindak atas azas perjuangan partai.

Melalui pemahaman yang kuat terhadap party-ID tersebut, Megawati berharap PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus bisa merangsang kemauan massa dari onbewust (belum sadar) menjadi kemauan massa yang bewust (sadar).

Pembenahan internal melalui pola kaderisasi dan kerja-kerja partai di dalam masyarakat menjadi pintu pembukanya. Kewenangan yang kuat Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan menjadi jalan perjuangannya.

Demokrasi terpimpin warisan Bung Karno menjadi pijakan utama Megawati dalam mewujudkan massa yang ideologis melalui diksi petugas partai. Diksi petugas partai yang membangun loyalitas para kader terhadap insititusi PDI Perjuangan.

Dampaknya dalam satu dekade terakhir, PDI Perjuangan berhasil mencetak kader-kader populer di daerah.

Mulai dari: Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng 2013-2023), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya 2010-2020), Teras Narang (Gubernur Kalteng 2005-2015), I Wayan Koster (Gubernur Bali 2018-2023), Cornelis (Gubernur Kalbar 2008-2018), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi 2016-2021) dan masih banyak nama populer lainnya.

Lahirnya para tokoh daerah yang populer dalam perpolitikan nasional tidak lepas dari strategi internal partai pasca-Megawati kalah di Pilpres 2009 dan PDI perjuangan menempati urutan ketiga Pileg 2009.

Penguatan terhadap identitas kepartaian (party-ID) dengan fokus penguasaan teritorial melalui memenangkan Pilkada menjadi strategi utama internal PDI Perjuangan pasca-Kongres di Bali tahun 2010.

Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa PDI Perjuangan secara institusi mendorong agar sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan proporsional tertutup yang nama caleg ditentukan oleh partai.