Menlu Imbau WNI di Sudan Segera Melapor ke KBRI untuk Evakuasi Tahap II

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan untuk segera melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sudan.

Retno mengatakan, pelaporan keberadaan WNI tersebut diperlukan untuk persiapan evakuasi tahap kedua.

"Saya imbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum (ibu kota Sudan) agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua," ujar Retno dalam siaran pers, Senin (24/4/2023).

Retno mengungkapkan, dalam evakuasi tahap pertama yang dilakukan Minggu (23/4/2023) pagi, terdapat 538 WNI yang diangkut menggunakan 8 bus dan 1 minibus KBRI.

Baca juga: Konflik di Sudan, Kemenlu Klaim 1.209 WNI Aman dan Sudah Kirim Bantuan

Dalam evakuasi tersebut, rencananya semua WNI yang terdata akan dievakuasi dengan memanfaatkan situasi gencatan senjata setelah hari raya Idul Fitri.

"Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evacuate lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap," kata Retno Marsudi.

Untuk itu, ia meminta doa dan dukungan agar evakuasi selanjutnya bisa segera dilakukan dengan selamat.

"Sekali lagi, situasi lapangan sangat cair dan sangat dinamis," ujarnya.

Baca juga: 538 WNI di Sudan Dievakuasi dari Khartum Menuju Jeddah

Dalam evakuasi tahap I, KBRI berhasil membawa 538 WNI keluar dari Khartoum, ibu kota Sudan yang kini dalam situasi konflik.

Jumlah WNI yang dievakuasi terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita.

WNI yang dievakuasi sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia dan pekerja migran Indonesia (PMI). Sisanya adalah karyawan perusahaan Indofood dan staf KBRI beserta keluarganya.

Diketahui, Sudan tengah mencekam karena pertempuran meletus antara tentara reguler dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.

Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan tersebut telah menewaskan ratusan orang dan membuat jutaan orang Sudan tidak mendapatkan akses ke layanan dasar.

Pertempuran yang tiba-tiba tersebut menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sudan.

Baca juga: Pertempuran Memanas di Sudan, Kemenlu Persiapkan Evakuasi WNI