Pemerintah Usulkan Pasal Anti-Bullying Masuk RUU Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan, pihaknya mengusulkan pasal “anti-bullying” atau anti-perundungan masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Menurut dia, hal ini bertujuan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dialami para dokter ketika mengambil program pendidikan spesialis (PPDS).

“Kami banyak mendapat laporan terjadinya perundungan. Namun, banyak dokter yang takut bersuara ke publik karena berisiko untuk karier mereka ke depan," ujar Syahril dilansir siaran pers Kemenkes, Kamis (20/4/2023).

"Mereka lebih banyak diam dan menerima perlakuan perundungan tersebut. Untuk itu kami mengusulkan adanya perlindungan dalam RUU Kesehatan,” kata dia.

Baca juga: Tuai Pro-Kontra, RUU Kesehatan Didukung Penuh Forum Mahasiswa Cipayung Plus

Syahril menyampaikan, dalam RUU Kesehatan, aturan perlindungan dari bullying tercantum dalam Pasal 208 E poin d yang berbunyi:

“Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.”

Selain untuk peserta didik, aturan anti-perundungan juga diterapkan untuk dokter dan tenaga kesehatan dimana dalam Pasal 282 Ayat 2 berbunyi:

"Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.”

"Anti-bullying merupakan salah satu perlindungan hukum untuk dokter dan tenaga kesehatan selain pasal-pasal perlindungan lainnya," ujar Syahril.

Dia menekankan pentingnya mengeliminasi bullying agar sistem pendidikan para PPDS dapat berjalan sesuai etika, meritokrasi, dan profesionalitas.

Baca juga: Pemerintah Diminta Atur Larangan Iklan Rokok dalam RUU Kesehatan

Terlebih, saat ini negara sedang krisis kekurangan jumlah dokter spesialis.

“Kita harus mempermudah program pendidikan spesialis. Masuknya harus murah, tidak susah dan harus berdasarkan meritokrasi bukan karena rekomendasi. Dan jika sudah masuk tidak mengalami hambatan-hambatan non-teknis,” kata Syahril

“RUU Kesehatan akan menjadi solusi itu semua, dan akan membuat tenang para dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Jadi tidak benar asumsi yang beredar seolah-olah RUU tidak berpihak kepada para dokter dan tenaga kesehatan,” ujar dia.