Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata PSI soal Dukungan untuk Ganjar jika PDI-P Tak Bersama Koalisi Besar

Kompas.com - 20/04/2023, 11:54 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu partai politik (parpol) nonparlemen yang turut menjajaki pembentukan koalisi besar.

Namun, hingga kini PDI-P nampaknya belum ikut menjajaki pembentukan koalisi tersebut.

Padahal, PSI telah menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI-P sebagai calon presiden (capres).

“Ini kan (pendaftaran capres) masih jauh. Sekali lagi, kalau hasil rembuk rakyat belum berubah ya, sampai saat ini hasilnya tetap Mas Ganjar memimpin,” ujar Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: PSI Sebut Airlangga Cocok Maju pada 2024, tapi Tetap Dukung Ganjar

Namun, ia membuka kemungkinan bahwa keputusan PSI mendukung Ganjar bisa jadi berubah jelang pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Adapun KPU RI telah menetapkan pendaftaran capres-cawapres dibuka 19 Oktober hingga 25 November 2023.

“Tapi mengenai (dinamika) ke depan, tentu saja masih ada waktu sampai bulan November,” kata Andy.

Hanya saja, ia menekankan bahwa PSI akan tetap berada di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Artinya, PSI akan memberi dukungan pada capres yang didukung oleh Jokowi.

“Karena kita berfikir penting melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi,” ujar Andy.

Baca juga: Elektabilitas PDI-P Terdampak Pembatalan Piala Dunia U20, Survei Indikator: Jadi Beda Tipis dengan Gerindra

Meski begitu, ia mengklaim saat ini penjajakan koalisi besar belum sampai pada tahap penentuan capres-cawapres.

“Tapi, yang paling penting itu kan semangatnya, visinya harus sama dulu. Itu yang sebetulnya menjadi tujuan besar dari koalisi besar ini,” kata Andy.

Diketahui, PSI telah menyatakan mendukung Ganjar dan Yenny Wahid sebagai pasangan capres-cawapres.

Namun, saat ini PDI-P belum mengikuti penjajakan koalisi besar yang tengah dibuka oleh lima partai politik (parpol) parlemen, yakni Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, penjajakan baru akan berlangsung setelah partai banteng mengumumkan capresnya.

Baca juga: Ikut Jajaki Koalisi Besar, PSI: Tegak Lurus Sama Pak Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com