Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas PDI-P Terdampak Pembatalan Piala Dunia U20, Survei Indikator: Jadi Beda Tipis dengan Gerindra

Kompas.com - 20/04/2023, 09:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia berdampak pada elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini hanya terpaut tipis dengan Partai Gerindra di posisi kedua.

Setidaknya, hal itu terekam dalam survei Indikator Politik Indonesia terkini, di mana menunjukkan elektabilitas PDI-P tetap teratas dengan 15,2 persen. Sementara Gerindra 14,7 persen.

"Itu elektabilitas PDI-P itu beda sangat tipis dengan Gerindra," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di YouTube Indikator Politik, dikutip Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

"Nah, ini artinya di antara mereka yang tahu, gitu ya, itu Gerindra mendapatkan keuntungan dari sikap PDI Perjuangan yang menolak kehadiran Timnas Israel," ujarnya lagi.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo 22,2 Persen, Ganjar 19,8 Persen

Sementara itu, di posisi ketiga ada Partai Golkar dengan 8,8 persen.

Posisi empat diduduki oleh Partai Demokrat dengan 6,3 persen. Posisi lima ada Partai Nasdem dengan 6,3 persen.

Selanjutnya, di posisi enam ada PKB dengan 6,2 persen. Posisi tujuh ada PKS dengan 5,2 persen.

Disusul Partai Perindo di posisi delapan dengan 3,6 persen. Kemudian, PAN dengan 2,1 persen.

Sementara itu, PPP dengan elektabilitas 1,9 persen. Lalu, PSI elektabilitasnya 0,8 persen.

Baca juga: Soal Syarat Capres dari PDI-P untuk Berkoalisi, Hasto: Ini Sudah Diputuskan Kongres

Burhanuddin menjelaskan, elektabilitas PDI-P justru lebih besar di kalangan yang tidak tahu FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20.

"Semakin tahu FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, elektabilitas PDI-P semakin tertekan," kata Burhanuddin.

"Nah, jadi artinya ada efek pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U20 itu. Ini membuktikan ada indikasi pembatalan FIFA itu punya efek terhadap elektabilitas PDI-P," ujarnya lagi.

Berikut paparan survei Indikator Politik Indonesia terkini terkait elektabilitas partai politik:

  1. PDI-P 15,2 persen
  2. Gerindra 14,7 persen
  3. Golkar 8,8 persen
  4. Demokrat 6,3 persen
  5. Nasdem 6,3 persen
  6. PKB 6,2 persen
  7. PKS 5,2 persen
  8. Perindo 3,6 persen
  9. PAN 2,1 persen
  10. PPP 1,9 persen
  11. PSI 0,8 persen
  12. Partai Ummat 0,8 persen
  13. Partai Buruh 0,5 persen
  14. Gelora 0,5 persen
  15. PKN 0,4 persen
  16. Garuda 0,4 persen
  17. PBB 0,3 persen
  18. Hanura 0,2 persen
  19. TT/TJ (tidak tahu/tidak jawab) 25,7 persen

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Bertemu Golkar-Gerindra, Bahas Persoalan Sistem Pemilu

Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia kali ini dilakukan pada 8-13 April 2023.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.212 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: PDI-P Beri Sinyal Umumkan Capres Saat Bulan Juni 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Nasional
Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi 'Online'

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

Nasional
Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Nasional
Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Nasional
Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com