Ketum PP Muhammadiyah: Jadikan Idul Fitri Momentum untuk Memecahkan Masalah Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan, momentum hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah harus dijadikan sebagai momentum untuk memecahkan masalah bangsa.

Pesan itu disampaikan kepada umat Islam baik yang merayakan Idul Fitri pada 21 April maupun 22 April 2023.

"Idul Fitri jadikan, mau yang 22 (April) mau yang 21, jadikan momentum untuk problem solving, memecahkan masalah bangsa dengan jiwa yang tulus, otentik," ujar Haedar dalam Media Gathering yang disiarkan di kanal YouTube @Muhammadiyah Channel, dikutip Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Idul Fitri Berbeda, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Bisa Saling Bantu Takbiran Keliling

Menurut dia, setiap bangsa memiliki masalahnya sendiri. Sebagai bangsa, dia berpesan agar tidak usah malu mengakui masalah yang sedang terjadi.

"Untuk apa malu, daripada ditutup-tutupi masalah jadi besar akhirnya meledak jadi gunung es yang mencair," ucap dia.

"Maka yuk bareng-bareng kita muhasabah (interospeksi), problem bangsa kita itu apa," sambung Haedar.

Dia juga sempat menyinggung keributan kecil karena adanya pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mengizinkan perayaan Idul Fitri di lapangan milik pemerintah pada 21 April 2023.

Baca juga: Lebaran 2023 Bisa Kembali Berbeda, Begini Keputusan Pemerintah dan Muhammadiyah

Menurut dia, itu bukan masalah yang seharusnya dibuat besar oleh pemerintah daerah.

"Daripada kemudian dipusingkan perbedaan ini lapangan boleh digunakan atau tidak, itu hal yang mudah, kok susah banget," ujar dia.

Haedar menginginkan pemerintah tetap bersikap netral dengan perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Seperti misalnya dalam sidang isbat yang akan digelar Kamis (20/4/2023) besok, Haedar berharap pemerintah bisa bersikap adil pada perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri.

Baca juga: Mangkunegara X Fasilitasi Muhammadiyah Laksanakan Shalat Id 21 April Besok di Pura Mangkunegaran

"Pemerintah tinggal declare aja bahwa sidang isbat memutuskan ini, tapi kami menghargai yang berbeda karena itu juga anak bangsa yang ikut mendirikan republik ini," ujar dia.

"Maka, silakan fasilitas pemerintah, fasilitas negara pakai. Kami pun belum tentu mau memakai, karena sudah ada misalkan. Tapi beri ruang itu," sambung Haedar.