Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebaran di Solo, Jokowi Tak Gelar "Open House" Idul Fitri

Kompas.com - 20/04/2023, 10:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak menggelar halalbihalal khusus (open house) Idul Fitri 1444 Hijriah.

Sebagaimana diketahui, pada Lebaran kali ini, Kepala Negara berada di Solo, Jawa Tengah.

"Enggak ada (open house), tapi saya enggak tahu ada tamu atau enggak," ujar Bey saat dikonfirmasi pada Kamis (20/4/2023).

"Maksudnya pada prinsipnya Presiden sudah meminta jajaran untuk berlebaran dengan keluarga. Mau di Jakarta mau di kampung halaman silakan," jelasnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Megawati Tak Gelar Open House Lebaran Tahun Ini

Bey menuturkan, karena sudah memutuskan tidak ada open house, Presiden Jokowi meminta agar para tamu tak perlu bertandang menemuinya pada hari Lebaran.

Sebab, masih ada hari-hari lainnya untuk bersilaturahmi.

"Ya, Presiden sudah meminta agar Lebaran kali ini dimanfaatkan untuk kumpul dengan keluarga atau yang mau mudik silakan, karena sudah tidak ada PPKM. Jadi, tidak menjadi keharusan bertemu Presiden di hari Lebaran," tutur Bey.

"Presiden juga mengerti, menteri punya keluarga, punya saudara yang sudah lama enggak ketemu. Tiga Lebaran kemarin kan PPKM, masih ada pembatasan pergerakan masyarakat. Sekarang kan sudah tidak PPKM," paparnya.

Baca juga: Bakal Gelar Open House, Gibran: Tamunya dari Solo Saja, Takut Opornya Cepat Habis

Bey juga mengungkapkan, Presiden tidak memberikan surat edaran untuk pelaksanaan open house.

Sementara itu, untuk shalat Idul Fitri, Presiden Jokowi akan melakukannya di Solo.

Namun, untuk kepastian jam dan lokasi shalat belum disampaikan hingga saat ini.

"Untuk detailnya akan diinfokan malam Lebaran ya," tambah Bey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com