Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Akselerasi Transisi Energi Indonesia, PLN Gandeng IEA Matangkan Skema JETP

Kompas.com - 19/04/2023, 16:20 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) menggandeng International Energy Agency (IEA) untuk mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP) dalam mengakselerasi transisi energi Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo dan Executive Director of IEA Fatih Birol.

IEA merupakan lembaga independen profesional yang menjadi rujukan dunia terkait analisis, data, rekomendasi kebijakan, solusi pembangunan ketahanan energi, ekonomi berkelanjutan dan pembangunan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, kerja sama kedua lembaga tersebut sudah terjalin lama.

Kolaborasi kali ini, kata dia, khusus untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dunia serta memperkuat kerja sama PLN dan IEA.

Baca juga: Cerita Mudik Orang Pinogu di Gorontalo dengan Ojek Khusus Menembus Belantara Hutan

"Kami memiliki visi yang sama untuk menyongsong masa depan. Masa depan energi berkelanjutan, yang membawa kemakmuran dan kemuliaan bagi bangsa dan dunia," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan proyek transisi energi terdapat banyak tantangan.

Salah satu tantangan itu, kata Darmawan, adalah proyeksi pertumbuhan permintaan listrik dan juga kondisi demand di Indonesia yang dinamis. Menurutnya, tantangan ini perlu diselesaikan dengan kolaborasi.

"PLN dan IEA akan menjadi pionir, menunjukkan kepada dunia bahwa roadmap transisi energi dapat dibangun melalui kolaborasi. Dapat dibangun secara komprehensif dari hulu ke hilir," imbuh Darmawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, tantangan emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan pada 2030 mendatang, khususnya yang dikelola PLN akan mencapai 433 juta ton pada skenario business as usual.

Baca juga: Kapasitas PLTP di RUPTL 2021-2030 menyusut hingga 50 Persen

Darmawan menyebutkan, upaya pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 akan menurunkan emisi menjadi 335 juta metrik ton CO2. Hal ini menjadi landasan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Adapun upaya pencapaian NZE tersebut, kata dia, memerlukan langkah-langkah akselerasi, antara lain dengan menggaet pendanaan yang murah untuk mendanai investasi yang besar.

"Kami memiliki tujuan bersama, yaitu mencapai Net Zero Emission. Hal yang kami butuhkan adalah mengkonsolidasikan tiap langkah," tutur Darmawan.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan juga dinilai IEA perlu meningkatkan interkoneksi sistem kelistrikan.

“Hal ini penting untuk menjamin akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan sistem interkoneksi yang andal akan berpengaruh pada harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga: Tips agar Listrik Rumah Aman Saat Ditinggal Mudik Lebaran

IEA dukung penuh langkah Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Executive Director of IEA Fatih Birol menjelaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi.

Upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, kata dia, akan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon.

"Kami mendukung penuh Indonesia dalam proyek transisi energi. Dukungan IEA kepada Indonesia bisa menjadi pendorong untuk berbagai pihak melakukan kolaborasi bersama dalam proyek transisi energi," ujar Fatih Birol.

Kedua pihak selanjutnya akan bekerja sama dalam pemantapan roadmap NZE yang sudah dibuat oleh Indonesia.

Selain itu, PLN dan IEA juga akan mempertajam skema JETP dalam menggaet kolaborasi investasi untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia.

Baca juga: MAKI Laporkan Peretasan Ponsel Firli Bahuri ke Bareskrim

Khususnya dalam proyek pengembangan pembangkit EBT, pembangunan green energy enabling transmission line dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk bersiap menyongsong era baru dalam perkembangan energi ke depan.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com