Salin Artikel

Akselerasi Transisi Energi Indonesia, PLN Gandeng IEA Matangkan Skema JETP

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) menggandeng International Energy Agency (IEA) untuk mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP) dalam mengakselerasi transisi energi Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo dan Executive Director of IEA Fatih Birol.

IEA merupakan lembaga independen profesional yang menjadi rujukan dunia terkait analisis, data, rekomendasi kebijakan, solusi pembangunan ketahanan energi, ekonomi berkelanjutan dan pembangunan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, kerja sama kedua lembaga tersebut sudah terjalin lama.

Kolaborasi kali ini, kata dia, khusus untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dunia serta memperkuat kerja sama PLN dan IEA.

"Kami memiliki visi yang sama untuk menyongsong masa depan. Masa depan energi berkelanjutan, yang membawa kemakmuran dan kemuliaan bagi bangsa dan dunia," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/4/2023).

Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan proyek transisi energi terdapat banyak tantangan.

Salah satu tantangan itu, kata Darmawan, adalah proyeksi pertumbuhan permintaan listrik dan juga kondisi demand di Indonesia yang dinamis. Menurutnya, tantangan ini perlu diselesaikan dengan kolaborasi.

"PLN dan IEA akan menjadi pionir, menunjukkan kepada dunia bahwa roadmap transisi energi dapat dibangun melalui kolaborasi. Dapat dibangun secara komprehensif dari hulu ke hilir," imbuh Darmawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, tantangan emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan pada 2030 mendatang, khususnya yang dikelola PLN akan mencapai 433 juta ton pada skenario business as usual.

Darmawan menyebutkan, upaya pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 akan menurunkan emisi menjadi 335 juta metrik ton CO2. Hal ini menjadi landasan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Adapun upaya pencapaian NZE tersebut, kata dia, memerlukan langkah-langkah akselerasi, antara lain dengan menggaet pendanaan yang murah untuk mendanai investasi yang besar.

"Kami memiliki tujuan bersama, yaitu mencapai Net Zero Emission. Hal yang kami butuhkan adalah mengkonsolidasikan tiap langkah," tutur Darmawan.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan juga dinilai IEA perlu meningkatkan interkoneksi sistem kelistrikan.

“Hal ini penting untuk menjamin akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan sistem interkoneksi yang andal akan berpengaruh pada harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

IEA dukung penuh langkah Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Executive Director of IEA Fatih Birol menjelaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi.

Upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, kata dia, akan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon.

"Kami mendukung penuh Indonesia dalam proyek transisi energi. Dukungan IEA kepada Indonesia bisa menjadi pendorong untuk berbagai pihak melakukan kolaborasi bersama dalam proyek transisi energi," ujar Fatih Birol.

Kedua pihak selanjutnya akan bekerja sama dalam pemantapan roadmap NZE yang sudah dibuat oleh Indonesia.

Selain itu, PLN dan IEA juga akan mempertajam skema JETP dalam menggaet kolaborasi investasi untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia.

Khususnya dalam proyek pengembangan pembangkit EBT, pembangunan green energy enabling transmission line dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk bersiap menyongsong era baru dalam perkembangan energi ke depan.

 

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/19/16200951/akselerasi-transisi-energi-indonesia-pln-gandeng-iea-matangkan-skema-jetp

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke