Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Hentikan Operasi Siaga Tempur di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan operasi siaga tempur yang akan dilakukan TNI di Papua.

Desakan itu juga ditunjukan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bisa menyuarakan penghentian operasi tersebut.

"Koalisi mendesak Presiden dan DPR RI menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," ujar Anggota Koalisi Masyarkat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023).

Julius mengatakan, pilihan operasi tempur akan terus memproduksi kekerasan di Papua.

Baca juga: Ketika Panglima TNI Tetapkan Status Siaga Tempur dalam Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Jika operasi tempur benar-benar dilaksanakan, Julius mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil akan terus mendesak pemerintah untuk membatalkannya.

Julius mengatakan, operasi tempur bukan pilihan yang dinilai bijaksana meskipun dikarenakan prajurit TNI yang gugur tertembak saat hendak menyelamatkan Pilot Susi Air.

"Kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit TNI kemarin harus menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan di Papua," kata Julius.

Menurut Julius, gugurnya prajurit bukan kali pertama. Data yang diperoleh dari kepolisian, setidaknya ada 22 Prajurit TNI dan Anggota Polri yang gugur dari tahun 2022 hingga terbaru Pratu Miftakhul Arifin.

"Selama ini, pendekatan keamanan militeristik yang terus dijalankan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua," ujarnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak TNI Batalkan Operasi Siaga Tempur di Papua

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Jokowi dan DPR melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Papua.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur pada Sabtu (15/4/2023).

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach. Dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Kabar Terbaru Penyelamatan Pilot Susi Air, Lokasi Diketahui hingga Berujung 1 Prajurit Tewas dan 5 Hilang