Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Kebijakan Nasional Tak Selesaikan Masalah Struktural di Papua

Kompas.com - 15/04/2023, 03:54 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tioria Pretty mengatakan, kebijakan nasional tidak menyelesaikan masalah struktural di Papua.

Hal itu disampaikannya dalam membacakan kesimpulan hasil riset buku "Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan," yang dikeluarkan Kontras.

"Kesimpulan dalam riset ini ada tiga. Pertama, kebijakan nasional di Papua tidak menyelesaikan masalah struktural di Papua," ujar Pretty dalam diskusi virtual tersebut, Jumat (14/4/2023).

Menurut Pretty, berbagai kebijakan justru makin menegaskan kentalnya kepentingan pusat, bukan kepentingan Papua.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Selalu Menolak Usul Dialog Damai dengan KKB Papua

Terlebih, agenda tersebut terkesan sangat dipaksakan walaupun mendapatkan banyak penolakan. Hal itu tercermin dalam gelombang yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), bukan hanya di Papua saja.

"Kebijakan pemerintah pusat justru memiliki kecenderungan diarahkan pada akselerasi agenda, khususnya eksploitasi sumber daya alam dan dalih stabilitas keamanan," kata Pretty.

Selain itu, menurutnya, pola pengambilan kebijakan yang ada selama ini akhirnya berbuah pada kesan sentralistik, elitis, teknokratis, dan birokratis.

"Proyek-proyek dengan label NKRI harga mati dan pembangunan untuk kesejahteraan, dipaksakan pemerintah pusat walaupun tak berimplikasi signifikan pada penyelesaian konflik di Papua," ujar Pretty.

Oleh karena itu, Kontras mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama DPR RI harus mengganti pola pengambilan keputusan di Papua, terlebih yang bersifat stragetis.

"Pola-pola buruk seperti halnya pemaksaan kebijakan, merasa paling tahu, tergesa-gesa, dan serampangan harus dihentikan. Pemerintah harus memperbaiki penyelenggaran kebijakan secara tulus, terbuka, transparan, dan akuntabel," kata Pretty.

Baca juga: Amnesty International: Penangkapan 76 Aktivis Papua Bukti Penegak Hukum Belum Hargai Aktivisme Damai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com