Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebaran NU dan Muhammadiyah Mungkin Beda Tanggal, Wapres Ingatkan soal Toleransi

Kompas.com - 14/04/2023, 20:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi soal kemungkinan perbedaan tanggal perayaan Idul Fitri antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada tahun 2023.

Menurut Ma'ruf Amin, kemungkinan perbedaan itu merujuk kepada kriteria penetapan 1 Syawal.

"Ini sudah lama diupayakan untuk bisa bertemu tapi belum ada metode yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, maka yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antar dua kelompok ini," ujar Ma'ruf dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Wapres, Jumat (14/4/2023).

"Untuk masing-masing, ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo lah. Dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun," katanya lagi.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Cegah Sweeping Ormas dan Kriminalitas Jelang Lebaran

Ma'ruf Amin mengakui, awalnya memang ada sedikit konflik karena perbedaan metode penentuan 1 Syawal itu.

Namun, seiring berjalannya waktu dan terus adanya sosialisasi, maka NU dan Muhammadiyah bisa saling menghormati.

"Dulu pertama memang agak konflik sedikit yang antara metode ini ribut, tapi belakangan tidak karena kita terus sosialisasi, edukasi, sekarang rukun-rukun saja," kata Ma'ruf.

"Sambil terus mencari metode yang mempertemukan dua metode ini imkanur rukyat dan wujudul hilal," ujarnya lagi.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Beda Tanggal Lebaran, Cek Jadwal Libur Sekolah SD-SMA

Diberitakan sebelumnya, tanggal untuk merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri tahun 2023 kemungkinan akan mengalami perbedaan antara Muhammadiyah dan NU.

Dalam SKB 3 Menteri terbaru, Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 dan 23 April 2023. SKB tersebut juga telah ditetapkan cuti bersama Lebaran 2023 mulai 19 April.

Sementara versi Muhammadiyah, 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Sebagaimana termaktub dalam Surat Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1444 Hijriah.

Adapun untuk NU penetapan 1 Syawal dilakukan berdasaran kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal MABIMS.

Sehingga, penetuan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2023 menunggu hasil sidang isbat Pemerintah yang dilakukan pada 20 April 2023.

Baca juga: Jelang Lebaran, Mendagri Minta Pemda Tertibkan Pasar Tumpah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com