Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peredaran Uang Palsu Marak Jelang Lebaran, Gus Muhaimin: Tukar Uang Langsung di Bank Saja

Kompas.com - 11/04/2023, 15:31 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat untuk menukarkan uang baru di tempat legal dan aman, seperti perbankan atau bank mobile.

"Kalau mau tukar uang sebaiknya langsung di bank saja, atau (bank) yang mobile itu bisa. Sebisa mungkin hindari penukaran uang yang tidak legal, (seperti) di pinggir-pinggir jalan itu misalnya," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/4/2023).

Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin menyusul maraknya peredaran uang palsu selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2023.

Gus Muhaimin mendorong masyarakat agar lebih waspada dengan maraknya potensi peredaran uang palsu.

Baca juga: Riwayat Kejahatan Mbah Slamet, Ternyata Pernah Ditangkap karena Kasus Uang Palsu

"Lebaran sebentar lagi dan tentu antusias masyarakat untuk menukarkan uang lama dengan yang baru juga akan tinggi. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai malah menukarnya dengan uang palsu," katanya di Jakarta, Selasa.

Selain masyarakat, Gus Muhaimin mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengusut temuan kasus uang palsu yang dilaporkan dan ditemukan oleh warga.

Tak hanya mengusut, kata dia, aparat juga harus memastikan pelaku pengedar uang palsu diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Aparat kepolisian saya kira perlu lebih intensif lagi mengamankan dan menindaklanjuti kalau ada laporan kasus uang palsu ini. Tentu masyarakat akan sangat dirugikan kalau sampai jerih payahnya bekerja malah tertukar dengan uang yang palsu," tutur Gus Muhaimin.

Baca juga: 2 Tersangka Pencetak dan Pengedar Uang Palsu Jutaan Rupiah di Surabaya Ditangkap

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Bank Indonesia (BI) berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kepolisian untuk melakukan langkah preventif. Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat.

"Penting juga BI menggencarkan lagi edukasi masyarakat untuk lebih cermat dalam mengecek uang yang diterima. Sambil lalu kehati-hatian kita juga harus ditingkatkan," imbuh Gus Muhaimin.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com