Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abdul Mu'ti Sebut Sikap Muhammadiyah dan PDI-P Soal Timnas Israel Sama

Kompas.com - 06/04/2023, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah dan PDI-P banyak memiliki kesamaan.

Hal itu disampaikan Mu'ti saat menjadi pembicara pada kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu yang digelar Bamusi PDIP, dikutip dari Youtube Bamusi TV, Kamis (6/4/2023).

Salah satu kesamaan itu, sebut dia, ketika PDI-P menolak kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20.

Menurutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, disebut dengan tegas mengatakan penolakan Timnas Israel.

Baca juga: Soal Atlet Israel Ditolak Main di World Beach Games Bali, Jokowi: Saya Belum Dapat Laporan

"Pak Haedar dengan tegas mengatakan bahwa, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal kedaulatan negara, ini soal konstitusi bagaimana Indonesia konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ucap Mu'ti.

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kepercayaan sekaligus Ketua Baitul Muslimin Indonesia PDI-P, Hamka Haq untuk mengutip tayangan tersebut.

Ia menambahkan, di dalam Alinea Pertama UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 

"Dan oleh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuh Mu'ti.

Baca juga: Hasto PDI-P Klaim Tak Ada Instruksi Megawati untuk Tolak Israel

Penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel sebelumnya disuarakan oleh sejumlah politikus PDI-Perjuangan. Termasuk dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Kesamaan lainnya, lanjut Mu'ti adalah kesepahaman antara PDI-P dengan Muhammadiyah untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Kata Mu'ti, gagasan sistem tertutup itu sudah disuarakan Muhammadiyah sejak 2014 dan dilanjutkan ketika Muktamar Surakarta ke-48.

"Muhammadiyah mengusulkan agar sistem pemilu itu diubah ke dalam sistem proporsional tertutup atau kalau tidak terbuka terbatas. Dan kemudian itu diulangi diperkuat lagi dengan keputusan Muktamar Surakarta ke 48 dengan nada dan isi yang sama," jelasnya.

Baca juga: Hasto Bongkar Tiga Lobi PDI-P untuk Tolak Timnas U-20 Israel Main di Indonesia

Atas berbagai kesamaan itu, Mu'ti menitip kader-kader Muhammadiyah yang juga bagian dari kader PDI-P.

Dia menyebut, sejumlah kader Muhammadiyah yang juga kader PDI-P, misalnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri hingga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

"Jadi karena itu maka gelombang Muhammadiyah dengan PDI-P ini terasa semakin, semakin dekat dan karena itu Bu Mega, saya titip kader-kader Muhammadiyah, kader-kader ini juga mendapat tempat yang semakin baik," harap Mu'ti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com