Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Pemimpin Berikutnya Mesti Lanjutkan Pembangunan Bung Karno, Mega, dan Jokowi

Kompas.com - 06/04/2023, 11:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pemimpin Indonesia mesti melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan, Jokowi kini melanjutkan pandangan-pandangan Presiden Soekarno dan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam membangun Indonesia.

"Pak Jokowi ini sebagai sosok arsitek yang mampu menjabarkan berbagai pandangan-pandangan Bung Karno dan Bu Mega dalam kebijakan pembangunan, ini harus dilanjutkan sebagai satu kesatuan dalam kepemimpinan yang akan datang," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Hasto PDI-P Klaim Tak Ada Instruksi Megawati untuk Tolak Israel

Hasto menuturkan, bagi PDI-P, upaya memajukan bangsa Indonesia berkesinambungan atau senapas dengan kepemimpinan Bung Karno yang kemudian dilanjutkan oleh Megawati.

Menurut Hasto, hal itu sempat terputus selama 32 tahun berkuasanya Presiden Soeharto yang menurutnya membuat kepemimpinan bangsa Indonesia terpuruk.

Memasuki era Reformasi, Megawati sempat menjadi presiden tetapi pembangunan yang berkesinambungan itu kembali terputus pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Terputus 10 tahun oleh pemerintahan Pak SBY yang dulu dianggap populer, dianggap ganteng, tetapi ternyata hanya berdiri di atas popularitas, tidak banyak membuat suatu legacy," kata Hasto.

Oleh karena itu, menurut Hasto, Jokowi kini tengah melakukan pemulihan atau recovery atas persoalan-persoalan yang sebelumnya muncul.

Baca juga: Hasto PDI-P Klaim Tak Ada Instruksi Megawati untuk Tolak Israel

Ia pun mengeklaim bahwa pemerintahan Jokowi sudah membuat banyak warisan atau legacy melalui pembangunan infrastruktur, revolusi mental, serta visi membangun Indonesia dari pinggiran.

Oleh sebab itu, pada sisa masa pemerintahan Jokowi yang kurang dari dua tahun lagi, Hasto merekomendasikan Jokowi untuk melakukan konsolidasi.

"Agar seluruh legacy ini menjadi satu kesatuan narasi sejak Bung Karno, Bu Mega, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan yang akan datang yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jadi ini satu kesinambungan," kata dia.

Hasto tidak ingin kejadian di DKI Jakarta terulang di tingkat nasional karena menurutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan program yang dilakukan dua pendahulunya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hasto menuturkan, pemerintahan Jokowi dan Ahok di Jakarta menghasilkan banyak warisan, seperti pasukan warna-warni hingga membangun Simpang Susun Semanggi tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.

"Lalu ketika ddiganti Pak Anies, tidak berkesinambungan," ujar Hasto.

"Karena Pak Anies berdiri atas dasar pencitraan, sama kayak zaman Pak SBY dulu, bukan atas dasar kinerja atas persoalan-persoalan rakyat di lapangan," ujar dia.

Baca juga: Cerita Hasto Ketika Mencoba Tanya Megawati Soal Capres PDI-P

Ia menuding Anies tidak melanjutkan proyek sodetan Sungai Ciliwung, warga Jakarta pun ia sebut kehilangan pasukan warna-warni dan tempat bermain untuk anak.

"Kita kehilangan itu semua, ini baru level jakarta, sehingga urusan pemimpin itu merupakan urusan yang sangat penting karena brtanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com