Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Gabung ke KIB-KIR, PSI Klaim Sudah Komunikasi

Kompas.com - 05/04/2023, 14:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengeklaim telah berkomunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

PSI mengaku ingin bergabung seandainya gabungan dari dua koalisi partai politik ini jadi terbentuk.

"Komunikasi informal sudah jalan terus. Kalau untuk komunikasi yang resmi, artinya ada teman-teman media dengan cara-cara sebagainya itu, akan diagendakan kemungkinan minggu depan, semoga tidak ada aral melintang," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam jumpa pers pada Rabu (5/4/2023).

"Jika semua pihak mengizinkan tentu kita PSI akan dengan senang hati ikut masuk dalam tenda besar koalisi pendukung Pak Jokowi untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Pak Jokowi," ujar dia.

Baca juga: PAN Sebut Penjajakan KIB-KIR Bukan untuk Mengusung Ganjar-Erick

Terdekat, kata dia, PSI akan kembali bertemu dengan Partai Golkar. Kemungkinan pekan depan elite PSI bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Isu bergabungnya dua koalisi partai politik ini mencuat setelah Presiden RI Joko Widodo bertemu para ketua umum partai-partai tersebut, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, PKB Muhaimin Iskandar, PAN Zulkifli Hasan, Golkar Airlangga Hartarto, dan PPP Muhamad Mardiono, dalam Silaturahmi Ramadan, Minggu (2/4/2023).

Grace mengatakan bahwa keinginan untuk bergabung dengan koalisi ini tak terlepas dari keinginan PSI untuk mengawal warisan kebijakan rezim Jokowi.

"PSI merasa ini sudah saatnya untuk kita membangun komunikasi yang lebih intens dalam tenda besar koalisi pendukung Pak Jokowi," kata Grace.

Baca juga: Wacana Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR, PDI-P Jalan Sendiri?

Ia enggan berandai-andai soal siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi gemuk ini seandainya KIB dan KKIR jadi mendayung bersama.

Berdasarkan hasil "Rembuk Rakyat" ala PSI, partai yang belum mempunyai kursi di parlemen itu mendukung kader PDI-P Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk diduetkan sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com