Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Pemerintahan di 2024 Diharap Kendalikan Harga Sembako hingga Berantas Korupsi

Kompas.com - 28/03/2023, 03:55 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Rakyat sangat berharap presiden serta wakil presiden serta pemerintahan baru yang terbentuk selepas pemilihan umum 2024 mendatang bisa menuntaskan 3 persoalan utama.

Hal itu terungkap dalam hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

"Isu apa yang dianggap penting oleh pemimpin nasional dalam lima tahun ke depan. Mungkin ini penting buat calon presiden atau partai politik kalau inginkan suara pada publik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya secara daring, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas, Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

"Mengendalikan harga kebutuhan pokok merupakan masalah utama yang paling menonjol menurut warga. Kemudian isu pengangguran atau lapangan kerja, kemiskinan dan pemberantasan korupsi," lanjut Burhanuddin.

Survei itu melibatkan sebanyak 1.220 orang pada Februari dan periode 12-18 Maret 2023 jumlah sampel sebanyak 800 orang.

Menurut Burhanuddin, dari hasil survei itu terungkap sebanyak 36,9 persen responden menginginkan pemerintahan yang baru pada 2024 bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Survei Indikator, Kepercayaan Publik ke Polri Terus Meningkat, Kini Capai 70,8 Persen

Lantas yang kedua adalah 17,7 persen responden menginginkan hadirnya lapangan kerja baru.

Ketiga adalah sebanyak 10,6 persen responden menginginkan supaya kemiskinan dikurangi.

Sedangkan masalah selanjutnya yang mendesak untuk diselesaikan pemberantasan korupsi 7,1 persen, memajukan sektor pertanian 3,4 persen, mendorong pertumbuhan UMKM 3,2 persen.

Kemudian masalah selanjutnya pemerataan pendapatan 3,1 persen, keamanan 2,7 persen, kualitas pendidikan 2,3, tindakan tidak bermoral 1,4 persen dan modal usaha 1,4 persen.

Baca juga: Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.220 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, pada Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com