Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas", Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Kompas.com - 27/03/2023, 13:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 8-10 menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024.

Berdasarkan survei ini, ada 66,3 persen responden yang menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu belum tegas dan cenderung membiarkan wacana tersebut berulang kali muncul di tengah publik.

Survei mencatat, hanya ada 11,4 persen responden yang menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengambil langkah tegas dan menindak oknum yang memunculkan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Bertemu Relawan di SCBD, Jokowi Sempat Singgung Isu Penundaan Pemilu

Sementara itu, 11,3 persen repsonden menilai, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah mengambil langkah tegas, tetapi belum menindaklanjutinya secara serius.

Kemudian, 11 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (82,8 persen) menilai, Pemilu 2024 tidak perlu ditunda atau diundur. Hanya 12,8 persen yang menganggapnya perlu diundur.

Survei yang sama menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu masih jadi kekhawatiran publik karena dianggap sebagai sumber masalah.

Survei memperlihatkan ada 22,7 persen responden menganggap isu penundaan Pemilu 2024 adalah persoalan serius yang perlu diselesaikan dengan tegas.

Sebanyak 17,6 persen responden juga menilai isu penundaan Pemilu 2024 merupakan isu yang dimunculkan untuk sensasi sesaat.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 15,9 persen responden menilai penyelenggara dan pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan pemilu ketika ditanya soal berulang kalinya wacana penundaan Pemilu 2024 bergulir.

Baca juga: Demokrat Nilai Berhasil Tidaknya Upaya Penundaan Pemilu Tergantung Sikap Jokowi

Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 502 orang responden dari 34 provinsi yang dipilih lewat metode acak dari responden panel Litbang Kompas.

Menggunakan metode tersebut, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com