Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Kompas.com - 26/03/2023, 15:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 73,1 persen masyarakat cenderung puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, ada sekitar 26 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Dalam surveinya, Indikator Politik Indonesia bertanya kepada para responden, "secara umum, apakah Bapak/Ibu sejauh ini sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Jokowi?"

"Masyarakat cenderung masih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, 73,1 persen. Kemudian ada 26 persen yang enggak puas," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers virtual, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Wapres Bangga Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat

Burhanuddin menjelaskan, 26 persen masyarakat tidak puas karena kebutuhan pokok yang meningkat.

Walau begitu, jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023, ketidakpuasan warga terkait harga bahan pokok ini cenderung menurun.

Lalu, alasan kedua mereka tidak puas adalah karena bantuan pemerintah yang tidak merata.

Alasan ketiga, warga tidak puas dengan lapangan kerja yang disediakan sehingga masih menyebabkan banyak pengangguran.

Sementara itu, alasan utama 73 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi adalah karena adanya bantuan kepada rakyat kecil.

Alasan selanjutnya, yaitu karena kerja-kerja Jokowi dalam membangun infrastruktur.

Baca juga: Survei Terbaru Litbang Kompas: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Meningkat, Citra TNI Dinilai Paling Baik

"Dulu sebelum Covid-19, itu mahkota atau primadona kebijakan Presiden Jokowi itu infrastruktur. Umumnya kalau ditanya, 'apa yang membuat mereka puas?' Itu infrastruktur. Sekarang bukan lagi infrastruktur, terutama setelah pandemi 2-3 tahun terakhir. Alasan yang membuat mereka puas adalah bantuan kepada rakyat kecil," tuturnya.

Hanya saja, Burhanuddin menyoroti tren kepuasan terhadap Jokowi ini sebenarnya menurun.

Sebab, pada Februari 2023, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ada di angka 74 persen.

Walau begitu, kata Burhanuddin, tetap saja kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih ada di atas angka 70 persen.

"Meski 73 persen masyarakat yang puas di bulan Maret, tapi trennya sedikit turun. Di bulan Februari 74 persen. Mungkin (karena) mulai naiknya beberapa harga bahan pokok," imbuh Burhanuddin.

Baca juga: Saat Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terkatrol berkat Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi...

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen

Sementara, di bulan Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com