Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Terbaru Litbang "Kompas": Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Meningkat, Citra TNI Dinilai Paling Baik

Kompas.com - 22/02/2023, 06:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas menggelar jajak pendapat mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan citra lembaga negara di masyarakat.

Survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden meningkat. Akan tetapi, ada 7 indikator kepuasan publik terhadap pemerintah yang angkanya di bawah 50 persen.

Selain itu, menurut survei, citra TNI menjadi yang paling baik di antara 12 lembaga negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar 25,3 persen, Prabowo 18,1 persen, dan Anies 17,6 persen

Adapun survei ini berlangsung selama 25 Januari hingga 4 Februari 2023, melibatkan 1.202 responden yang dipilih dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, sedangkan sampel ditentukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis

Menggunakan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Berikut rangkuman survei Litbang Kompas yang dirilis Senin (20/2/2023).

Tingkat kepuasan ke presiden

Menurut survei terbaru Litbang Kompas, angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Besaran ini meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022. Kala itu, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus, kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen.

Dalam bidang ini, hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres, Disusul Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan

Lalu, di bidang kesejahteraan sosial, kepuasan publik mencapai 77,3 persen dan 22,7 persen responden menyatakan tidak puas.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen, sedangkan yang mengaku tidak puas sebesar 44,9 persen.

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen, sedangkan ketidakpuasannya ada di angka 46,5 persen.

7 indikator

Meski angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat, survei Litbang Kompas juga mengungkap ada 7 dari 20 indikator yang tingkat kepuasan publiknya masih di bawah 50 persen.

Halaman:


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com