[POPULER NASIONAL] Tanggapan Mahfud MD soal PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim | Para Ketum Parpol Hadir di Bukber Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tidak mempermasalahkan jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terkait dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 300 triliun.

Menurut Mahfud, dia akan memaparkan tentang dugaan transaksi keuangan mencurigakan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di sisi lain, kegiatan buka puasa bersama di Nasdem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/3/2023) kemarin dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai politik.

Baca juga: Bakal Dipolisikan MAKI Terkait Temuan Transaksi Rp 349 Triliun, lni Kata PPATK

1. PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi rencana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia mengapresiasi rencana pelaporan itu.

"Ya enggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa," ujar Mahfud di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Mahfud mengungkapkan, pada Rabu (29/3/2023), ia akan memenuhi undangan Komisi III DPR untuk membahas soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pada saat itu, Mahfud dan pemerintah akan beradu logika mengenai persoalan transaksi mencurigakan dengan DPR.

Baca juga: Bakal Dipolisikan MAKI Terkait Temuan Transaksi Rp 349 Triliun, lni Kata PPATK

"Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR. Bukan," ungkapnya.

"Pokoknya Rabu saya datang, kemarin (anggota DPR) yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang," tegas Mahfud.

Meski demikian, Mahfud mengaku belum menerima undangan dari DPR mengenai jadwal pertemuan itu.

"Enggak tahu, undangannya belum nyampai," tambahnya.

Sebelumnya, MAKI menyatakan akan melaporkan PPATK ke Bareskrim Polri pekan depan.

Baca juga: Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Rencana pelaporan ini disampaikan MAKI menindaklanjuti pernyataan Arteria terkait potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang akhir-akhir ini jadi perbincangan publik.

"Menindaklanjuti statement DPR yang menyatakan ada pidana yang disampaikan PPATK dalam rapat Komisi III kemarin, maka MAKI Minggu depan akan membuat laporan kepada kepolisian berkaitan dengan tindak lanjut apa yang dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR tersebut bahwa proses yang dilakukan PPATK itu mengandung unsur pidana," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Boyamin mengeklaim rencana pelaporan ini justru upaya untuk membela PPATK. Ia menegaskan, MAKI ingin memastikan kepada polisi bahwa tindakan PPATK justru sudah benar.

Boyamin mengaku memakai logika terbalik dalam membela PPATK.

Baca juga: Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

"Kalau ini dikatakan tidak benar oleh DPR, maka saya mencoba dengan logika terbalik mengikuti arusnya DPR dengan melaporkan kepada Kepolisian dengan dugaan membuka rahasia sebagaimana Undang-Undang yang mengatur PPATK dan itu diancam pidana," papar Boyamin.

"Nanti saya akan minta kepolisian memanggil teman-teman DPR yang mengatakan pidana dan ini disertai dengan (data) yang mestinya DPR bisa sampaikan ke Kepolisian," ujarnya.

Ia juga meyakini bahwa apa yang dilakukan PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana.

Sebab, yang disampaikan adalah PPATK adalah hal yang global, tidak orang per orang dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun.

"Inilah bentuk logika terbalik saya, kemudian jika nanti kepolisian menyatakan tidak ada pidana apa yang dilakukan PPATK maka apa yang dilakukan PPATK itu benar," kata Boyamin.

Baca juga: Diwanti-wanti Arteria Soal Bocorkan Informasi Transaksi Mencurigakan, Kepala PPATK: Sudah Saya Tanggapi

2. Buka Puasa Bersama di Nasdem Tower, Airlangga Hartarto hingga AHY Hadir

Sejumlah ketua umum (ketum) partai politik menghadiri acara buka puasa bersama di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Pantauan Kompas.com, para ketua umum yang hadir di antaranya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.

Lalu, mantan ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH Nasaruddin Umar.

Hadir pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah dan calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan.

Baca juga: MAKI Akan Laporkan PPATK ke Polisi soal Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Masing-masing ketua umum tersebut tidak datang bersamaan. Namun, mereka memasuki ballroom utama bersamaan sekitar pukul 17.21 WIB.

Para ketua umum tersebut duduk satu meja persis di depan panggung utama. Setelah memasuki ruangan, mereka asik berbincang sembari menunggu waktu buka puasa bersama.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan semua partai politik (parpol) yang berada di parlemen RI diundang dalam acara tersebut.

“Ya semua partai Senayan diundang. Enam ketua umum yang sudah konfirmasi,” ujar Hermawi saat dihubungi wartawan.

Baca juga: Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Diketahui, KPP telah resmi terbentuk pasca-nota kesepakatan ditandatangani oleh pimpinan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pengumuman terbentuknya koalisi disampaikan oleh tim kecil di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan deklarasi besar masih menunggu figur calon wakil presiden (cawapres) terpilih.

Di sisi lain, ia juga mengajak parpol Parlemen yang merasa kesepakatannya jalan di tempat atau gagal dengan koalisinya saat ini untuk bergabung ke KPP.