Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh NU Dinilai Cocok Dampingi Anies, Said Aqil: Itu Urusan Politik

Kompas.com - 25/03/2023, 15:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Mustasyar Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menanggapi pernyataan yang menyebutkan bahwa tokoh NU layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan politik.

"Itu masalah politik, saya enggak bisa jawab," ujar Said Aqil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Sementara itu, saat ditanya soal apakah Anies sengaja mendekatinya dan pihak NU untuk urusan mencari cawapres, menurut Said Aqil, upaya pendekatan boleh saja terjadi.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Lapor Soal Peringatan Satu Abad NU

"Ya boleh-boleh saja masa enggak boleh mau dekat siapa, dekat siapa," katanya.

Adapun beberapa waktu Anies Baswedan sempat terlihat bersama Said Aqil dalam sebuah acara. Kebersamaan itu terungkap dari postingan Instagram resmi Anies Baswedan.

Diberitakan sebelumnya, Perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Anies.

Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

“NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi (cawapres),” ujar Sudirman ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Akan tetapi, ia menggarisbawahi bahwa dalam nota kesepakatan, terdapat lima syarat pemilihan calon presiden (capres).

Di sisi lain, Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga mempertimbangkan latar belakang, dan kerentanan politik figur tersebut.

“Walaupun basis massanya besar tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot,” sebutnya.

Baca juga: Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap Merayu Parpol Lain untuk Gabung...

"Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. Insya Allah waktunya masih cukup,” sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com