Anies Minta Bantuan Tim Kecil KPP Tentukan Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan disebut meminta bantuan pada tim kecil untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres).

Perwakilan Anies, Sudirman Said mengatakan tim itu diberi nama Tim Delapan.

“Pada Rabu Kliwon, tanggal 15 Maret 2023, capres Pak Anies telah memutuskan untuk menugaskan tim delapan, tim kecil ini untuk membantu beliau dalam memfinalkan pilihan-pilihan dari calon wakil presiden,” ujar Sudirman pada konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang Mengusung Anies Capres Resmi Terbentuk

Adapun delapan orang tersebut terbagi dari empat kelompok yang menjadi anggota KPP.

Pertama, Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto, dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf.

Sementara itu, Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Riefky Harsya, dan Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Baca juga: Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Kemudian perwakilan Anis adalah Sudirman Said, dan Dadang Dirgantara.

Sudirman menuturkan, tim delapan bakal bertugas untuk mendiskusikan kandidat cawapres yang diusulkan sesuai kriteria yang disepakati KPP.

“Dalam urusan cawapres kita terus mengkaji, mulai dari elektabilitas, kerentanan politik, kemudian sejauh mana dia akan punya peran dalam bantu menjalankan pemerintahan,” paparnya.

“Sejauh mana dia bisa jaga keseimbangan koalisi, sampai pada apakah secara chemistry bisa bentuk dwi tunggal,” imbuh dia.

Diketahui KPP telah resmi terbentuk pasca nota kesepakatan ditandatangani oleh ketiga pimpinan parpol.

Baca juga: Demokrat: Sudah di Tangan Anies, Koalisi Tak Akan Lagi Pertanyakan Soal Cawapres

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan penandatanganan pada 1 Maret 2023, di susul oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2 Maret 2023.

Lalu Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan penandatanganan nota kesepakatan pada 22 Maret 2023,

Sementara itu, deklarasi besar-besaran bakal dilakukan setelah figur cawapres terpilih.

“Dalam hemat kami, kami akan melakukan deklarasi ketika sudah dwi tunggal (capres-cawapres terpilih),” tutur Willy Aditya.