Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait persiapan arus mudik Lebaran tahun 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/3/2023).

Dalam keterangannya selepas ratas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, akan terjadi kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada Lebaran tahun ini.

"Sementara untuk di Jabodetabek (kenaikan pemudik) dari 14 juta menjadi 18 juta. Artinya terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek," ujar Budi.

Berdasarkan data tersebut, kata Budi, pemerintah memutuskan untuk memajukan cuti bersama mulai dari 19 April 2023.

Baca juga: Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran Jadi 19 April, Ini Alasannya

Saat ini, kata dia, cuti bersama masih mengikuti aturan sebelumnya, yakni pada 21 hingga 26 April 2023.

Menurut Budi keputusan itu diambil setelah ada persetujuan dari usulan memajukan tanggal cuti bersama.

"Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya (tanggal)26. Jadi tambah 1 hari tapi di depan tambah 2 hari," papar Budi.

"Ini alasannya apa, karena secara tradisional keinginan untuk mudik ini tinggi sekali, dengan volume yang banyak. Dan kalau dilihat itu (arus mudik) tertuju hanya (satu) tanggal," katanya.

Pemerintah memperkirakan terjadi penumpukan luar biasa pada 21 April.

Apabila libur dimajukan, kata Budi Karya, pemudik bisa berangkat pulang ke kampung halaman pada 18 April sore hari, lalu pada 19-21 April.

Baca juga: Cuti Bersama Lebaran Dimajukan, Menhub: 26 April 2023 Sudah Masuk

"Jadi ada 4 hari mereka mudik. Sedangkan baik itu mereka harus pulang hari Rabu tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang bisa samapi tanggal 30, sampai tanggal 1," jelasnya.

Sudah jadi keputusan

Budi lantas menyebutkan bahwa keputusan memajukan tanggal cuti bersama tersebut diambil pemerintah setelah melalui pembahasan yang cukup efektif.

Dia pun telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk segera menindaklanjuti hasil keputusan ratas pada Jumat kepada sejumlah kementerian terkait.

"Karena diputuskan dalam ratas, ini secara de facto sudah terjadi (cuti bersama dimajukan) tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada Pak Presiden,"

Kemudian, sejalan dengan keputusan memajukan cuti bersama, Budi mengimbau pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada karyawannya.

Tujuannya supaya para pegawai sudah mendapatkan THR sebelum melakukan mudik Lebaran.

Baca juga: Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Sehingga para karyawan bisa segera melakukan perjalanan mudik sebelum 19 April.

"Satu hal yang kita imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 (April) dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan suatu perjalanan mulai 18 malam," tutur Budi.

Mengatur mudik lebih lancar dan aman

Budi melanjutkan, Kemenhub beserta Korlantas Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berupaya mencari cara untuk mengatur arus mudik kali ini.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Budi di antaranya adalah mudik dengan menggunakan motor.

Berdasarkan data dari Polri dan Korlantas bahwa tingkat kecelakaan paling tinggi adalah menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk itu, Kemenhub telah menyiapkan beberapa program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut dan juga kereta api.

“Saya harapkan Kementerian lain dan swasta juga mengadakan mudik gratis minimal untuk kalangan mereka sendiri. Supaya apa? supaya tidak membebani apa yang kita programkan,” jelasnya.

Budi juga menyampaikan bahwa angkutan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni mendapat perhatian lebih.

Setiap tahunnya saat arus mudik berlangsung Pelabuhan Merak cukup padat bahkan sampai melampaui batas. Saat ini di Merak terdapat 7 pelabuhan dan terdapat tambahan 5 pelabuhan di Ciwandan.

“Kapolri minta beberapa Pelabuhan seperti di Indah Kiat, di Bakau Jaya itu difungsikan. Sehingga, titik keberangkatan itu tidak saja di Merak tetapi ada di Ciwandan, ada di Indah Kiat, dan ada juga di Bakau Jaya,” jelas Budi.

Tak hanya menambah pelabuhan, namun jumlah kapal juga akan ditingkatkan. Salah satunya, adalah menggunakan kapal Pelni untuk dijadikan kapal penyeberangan dan sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

“Tahun lalu, ini suatu success story yang didapat oleh masyarakat, mereka merasa di dalam kapal Pelni itu mereka berwisata ya. Jadi, mereka mudik, berwisata karena kapal lebih besar juga apa yang disajikan oleh Pelni relatif lebih baik dibandingkan kapal RoRo, karena ini kan kapal penumpang,” jelas Budi.

Dia mengungkapkan, bahwa untuk pembelian tiket penyeberangan saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Ferizy.

Selain itu, pemerintah juga fokus membahas penggunaan jalan tol dan jalan arteri.

Pemerintah akan membatasi kendaraan barang tiga sumbu yang relatif menimbulkan kepadatan salah satunya di jalan tol maupun jalan arteri.

“Kami akan umumkan hari-hari apa saja yang tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan. Yang dikecualikan itu adalah BBM, BBG hewan ternak, pupuk, hantaran uang, bahan pokok termasuk sayur mayur, sepeda motor mudik atau balik," ungkap Budi.

"Lalu satu lagi yang tadi kita diskusikan adalah makanan minuman.

Tetapi, kita kasih catatan mereka boleh berjalan tapi tidak boleh menggunakan tiga sumbu,” jelasnya.

Nantinya, akan ada asesmen untuk menertibkan kendaraan yang dikecualikan tersebut.

"Dengan catatan juga tidak boleh overload membawa muatan. Penggunaan jalan arteri juga akan mendapat perhatian agar dapat memperlancar arus mudik Idul Fitri tahun ini," kata Budi.