Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2023, 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, kondisi keamanan di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

Hal itu dikatakan Yudo saat melepas keberangkatan 900 personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia-Papua Nugini di Pelabuhan Pelindo Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (23/3/2023).

“Kondisi real di perbatasan secara keseluruhan sebenarnya kondusif. Hanya saja, ada sekelompok orang yang senantiasa mengganggu masyarakat, membakar sekolah, puskesmas, membakar fasilitas-fasiltas umum,” kata Yudo dalam siaran pers Puspen TNI, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Yudo berharap, kedatangan Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini dapat mengeliminir gangguan keamanan, khususnya di perbatasan.

“Mudah-mudahan dengan datangnya pasukan ini dapat mengeliminir gangguan keamanan yang terjadi. Masyarakat Papua secara khusus mengharapkan kondisi kondusif,” ujar Yudo.

Adapun satuan tugas yang diberangkatkan adalah Yonif 125/SMB Kodam I Bukit Barisan di bawah pimpinan Letkol Inf Ronald Manurung.

Kemudian satuan tugas Yonif 115/ML Kodam Iskandar Muda di bawah pimpinan Letkol Inf Raden Herman.

Masing-masing satuan tugas berkekuatan 450 personel.

Dalam amanatnya, Yudo mengatakan bahwa tugas yang harus dilaksanakan satgas tersebut adalah misi pengamanan perbatasan, di mana fungsi teritorial melekat di dalamnya.

“Saya yakin kalian (satgas pamtas) sudah mempersiapkan diri dan berlatih sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini,” kata Yudo kepada para prajurit satgas pamtas.

Baca juga: Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda, Diminta KSAD Perketat Keamanan di Perbatasan

Yudo juga berpesan kepada prajurit satgas pamtas untuk mampu membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh daerah di Papua.

Ia mengatakan, pemberangkatan satgas ini untuk menggantikan satgas yang lama.

"Sengaja ini saya lepas, saya ingin melihat kesiapannya secara langsung, karena saya sebagai penanggung jawab semua operasi TNI," ujar Yudo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com