H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman tahun lapor 2022 belum lengkap.

Sementara itu, saat ini sudah memasuki H-7 batas akhir pelaporan LHKPN, yang akan ditutup pada 31 Maret.

Penelusuran Kompas.com pada situs e LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Anwar Usman masuk dalam tabel Daftar Wajib LHKPN yang Belum Lengkap.

Pada dua kolom terakhir, tercentang keterangan Surat Kuasa Belum Lengkap dan Konfirmasi Isian Harta.

Baca juga: Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, LHKPN Hakim Agung Gazalba Saleh Cuma Rp 7,8 M

Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, LHKPN dinyatakan belum lengkap salah satunya bisa disebabkan karena wajib lapor atau pejabat terkait belum menyerahkan surat kuasa.

“Salah satunya (karena belum menyerahkan surat kuasa),” kata Ipi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Selain karena belum menyerahkan surat kuasa, LHKPN pejabat dinyatakan belum lengkap bisa disebabkan karena hasil verifikasi tim KPK ditemukan kesalahan pengisian.

“Sehingga perlu dilakukan perbaikan,” ujar Ipi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat ditemui awak media pada Kamis (9/3/2023) menyebut, tidak adanya surat kuasa membuat KPK mati langkah.

Sebab, Tim LHKPN KPK tidak bisa melakukan cross check aset dan kekayaan wajib lapor dalam LHLPN ke bank, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lainnya.

Laporan LHKPN yang tidak disertai surat kuasa, kata Pahala, menjadi kertas teronggok.

“Lihat di LHKPN kalau tulisannya tidak lengkap itu pasti karena surat kuasa, dan sekarang lagi tren orang enggak ngirim surat kuasa,” kata Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat.

Baca juga: Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Diklarifikasi Dewas Terkait LHKPN

Menurut Pahala, sejumlah wajib lapor memang sengaja tidak mengirimkan surat kuasa. Padahal, surat tersebut menjadi kekuatan tim LHKPN untuk bisa mengakses dan melakukan verifikasi ke sejumlah lembaga.

“Kalau enggak ada surat kuasa saya telpon bank enggak boleh, minta ke BPN enggak dikasih nomor sertifikat gitu kan,” tutur Pahala. 

"Kalau dia menyampaikan (LHKPN), dia bilang ‘sudah' tapi enggak ada surat kuasa, kamu sebenarnya belum menyampaikan,” tambahnya.

Diketahui, batas pengumpulan LHKPN akan berakhir pada 31 Maret 2023.

Berdasarkan data di situs e-LHKPN KPK, 326.162 atau 87,51 persen dari 372.695 penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN.

Baca juga: KPK Sebut 70.350 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Legislatif Baru 52 Persen yang Lapor

Sementara itu, sebanyak 12 persen atau 46.533 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN.

Dari jumlah LHKPN yang dilaporkan, sebanyak 75,28 persen atau 245.532 laporan dinyatakan lengkap, 5,33 persen atau 17.389 laporan belum lengkap, dan 19,39 persen atau 63.241 laporan sedang dalam antrean.

Kompas.com telah menghubungi Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Ia menyatakan akan memeriksa informasi mengenai ketidaklengkapan LHKPN Anwar Usman terlebih dahulu.