Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pribadi (aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Ari Rukmana mengapresiasi langkah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menelaah laporannya terhadap Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik lantaran menyebut Yogi sebagai perantara dugaan penerimaan uang oleh Wamenkumham dalam pengaduan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (14/3/2023).

"Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim yang menerima dan sedang memproses laporan tersebut, saya rasa sudah paling benar dan paling betul yang dilakukan Bareskrim adalah menelaah apa yang saya laporkan terhadap saudara STS (Sugeng Teguh Santoso)," kata Yogi kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Yogi pun berharap Dittipidsiber Bareskrim Polri dapat memproses seluruh bukti-bukti yang dibawa untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Sugeng tidak benar. Apalagi, ia bersama Wamenkumham juga telah memberikan klarifikasi di KPK pada Senin (20/3/2023) untuk membantah tudingan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Sugeng.

"Harapan saya pribadi, mudah-mudahan cepat selesai urusan ini, terang-benderang bagaimana kebenarannya dan masyarakat akan melihat sendiri yang benar yang mana yang salah yang mana," kata Yogi.

"Saya bisa pastikan (yang disampaikan Sugeng tidak benar) dan bukti-bukti sudah saya bawa ke Bareskrim, memang yang dilakukan oleh STS itu adalah salah semua, itu bisa dipastikan, salah semua," tuturnya.

Sebagai informasi, laporan polisi dengan nomor STL/092/III/2023/BARESKRIM itu dilayangkan aspri Wamenkumham itu tengah diproses oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Baca juga: Bareskrim Proses Laporan Wamenkumham ke Keponakannya Terkait Pencemaran Nama Baik

Diberitakan sebelumnya, Eddy Hiariej akhirnya memberikan klarifikasi atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar terkait dengan konsultasi hukum dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan sebagaimana yang diadukan Ketua IPW.

Ditemui usai memberikan klarifikasi di KPK, Eddy Hiariej yang didampingi aspri dan kuasa hukumnya membantah adanya dugaan gratifikasi Rp 7 miliar yang dilaporkan Sugeng.

"Kalau sesuatu yang tidak benar kenapa saya harus tanggapi serius? tetapi supaya ini tidak gaduh, tidak digoreng sana sini, saya harus beri klarifikasi," kata Wamenkumham saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Eddy Hiariej mengatakan, klarifikasi yang disampaikan kepada lembaga penegak hukum bersifat rahasia. Menurutnya, materi klarifikasi yang telah disampaikan lebih etis diungkapkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Mengenai materi klarifikasi, saya ini kan guru besar ilmu hukum, saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus saya sampaikan ke publik," ucapnya.

Eddy pun menilai, laporan yang disampaikan IPW mengenai dugaan penerimaan gratifikasi terhadap dirinya, melalui asprinya, cenderung mengarah ke fitnah. Oleh sebab itu, sebagai pejabat publik, ia datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi dengan membawa bukti untuk membantah laporan IPW tersebut.

“Atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah,” kata Eddy.

Dalam laporannya, Sugeng menduga Eddy Hiariej menerima gratifikasi melalui dua asisten pribadi bernama Yogi Arie Rukmana (YAR) dan Yosi Andika Mulyadi (YAM). Ia menjelaskan, dugaan gratifikasi yang diterima Eddy berawal dari permintaan konsultasi hukum dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan yang tengah bersengketa kepemilikan saham dengan Zainal Abidinsyah Siregar.

Baca juga: Wamenkumham Polisikan Keponakan yang Diduga Pakai Namanya untuk Minta Uang

Saat meminta konsulitasi hukum tersebut, Eddy lantas mengarahkan Hermawan agar berhubungan dengan Yogi. Menurut Sugeng, Eddy diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar dari Hermawan dengan termin yang berbeda.

Gratifikasi pertama diduga diterima Eddy sebesar Rp 4 miliar melalui Yogi. Uang tersebut dikirim melalui bank BUMN. Pengiriman dana tersebut dilakukan sebanyak dua kali pada periode April dan Mei 2022, masing-masing sebesar Rp 2 miliar.

“Pemberian ini dalam kaitan seorang bernama HH (Hermawan) yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH (Eddy),” ujar Sugeng di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, pemberian kedua sebesar Rp 3 miliar yang dilakukan secara tunai sekitar Agustus 2022. Hermawan disebut mendatangi kantor Yogi dan membayarkan Rp 3 miliar itu dalam pecahan mata uang dollar Amerika Serikat (AS).

Penyerahan uang tersebut terjadi di ruang kerja Yogi yang diduga atas arahan Eddy.

“Diduga atas arahan saudara Wamen EOSH (Eddy) Agustus,” tutur Sugeng.

Baca juga: Wamenkumham: Pejabat yang Diadukan Harus Kalrifikasi, Bukan Lapor Balik ke Bareskrim

Sugeng mengatakan, uang itu diberikan karena Hermawan meminta bantuan agar badan hukum PT CLM disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Lembar pengesahan itu pun terbit. Namun, pada 13 September 2022 dihapus dan muncul susunan direksi baru PT Citra Mulia Mandiri atas nama Zainal Abidinsyah.

“Saudara ZAS (Zainal Abidinsyah) dan HH (Hermawan) sedang bersengketa kepemilikan saham PT CLM. Jadi kecewa Saudara HH (Hermawan) sebagai pemilik IUP menjadi kecewa,” kata Sugeng.

Sugeng juga mengungkapkan bahwa Eddy meminta Hermawan agar Yogi dan Yosi dijadikan komisaris di PT CLM. “Saudara EOSH (Eddy) meminta asprinya dua orang dapat ditempatkan sebagai komisaris PT CLM,” kata Sugeng.

Lantas, permintaan Eddy akhirnya dipenuhi Hermawan. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan akta notaris yang memuat nama Yogi sebagai komisaris. "Satu orang yang tercantum, Saudara YAR (Yogi) ini aktanya ya," ujar Sugeng.