Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Yusril Bakal Bertemu Airlangga di Kantor DPP Golkar

Kompas.com - 20/03/2023, 15:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar silaturahim politik lanjutan ke Partai Golkar.

Kabar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noo. Menurutnya, kunjungan PBB ke Partai Golkar dilakukan besok, Selasa (21/3/2023).

"Selasa tanggal 21 Maret 2023 Ketua Umum Yusril dan jajaran PBB ketemu jajaran pengurus DPP Golkar," kata Afriansyah kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Baca juga: PBB Berencana Lanjutkan Safari Politik ke Golkar pada Pekan Depan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini menerangkan, kunjungan akan dilakukan PBB pada pukul 16.00 WIB.

Adapun pertemuan dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Afriansyah mengatakan, pertemuan serupa juga akan dilakukan ke sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lainnya.

"Iya, parpol pendukung Presiden Jokowi, Gerindra, PAN dan Partai Nasdem," jelasnya.

Baca juga: Besok, PBB Bakal Datangi PKB Bahas soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Lebih lanjut, Afriansyah menyebutkan bahwa Yusril akan diterima oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran DPP Partai Golkar.

Sebelumnya diberitakan, PBB sudah mengunjungi dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kunjungan pertama PBB yaitu ke PPP pada Senin (13/3/2023). Sesudahnya, Yusril dan kawan-kawan melanjutkan silaturahim ke PKB pada Kamis (16/3/2023).

Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan bahwa dia diutus oleh PDI-P untuk mengajak partai politik lain mendukung sistem proporsional tertutup.

Baca juga: Apakah Yusril PBB Diutus PDI-P untuk Lobi Partai Lain Dukung Sistem Proporsional Tertutup?

Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com