Tegur Ribuan Kepala Desa Minta Dana Desa 10 Persen, Megawati: Kerja Dulu!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menegur ribuan kepala desa yang meminta 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Mega meminta para kepala desa bekerja terlebih dahulu, alih-alih membicarakan pembagian uang.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana APBN sebesar Rp 3.061,2 untuk tahun 2023. Artinya, 10 persen dari APBN mencapai sekitar Rp 300 triliun.

"Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu," kata Mega di depan ribuan kepala perangkat desa di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Megawati Ingatkan Ada yang Kumpulkan Uang dengan Berbagai Cara: Bisa Kena KPK!

Mega juga mengaku prihatin banyak kepala desa yang masih melakukan demonstrasi. Menurutnya, mereka bisa datang baik-baik kepada para menteri maupun DPR.

Ia membenarkan bahwa hak untuk melakukan demonstrasi dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, kata Mega, masih terdapat cara musyawarah mufakat.

"Katanya ibu namanya demokrasi orang boleh dong demo, yes, tapi enggak begini caranya," tutur Mega.

Mega ingin para kepala desa memahami bahwa propaganda yang kerap digunakan untuk menekan pihak tertentu saat ini tidak lagi bisa diterapkan.

Sebab, saat ini sudah ada Pancasila yang memberikan panduan agar dilakukan musyawarah mufakat.

Baca juga: Megawati, Luhut, hingga Budiman Sudjatmiko Hadiri Peringatan UU Desa di GBK

"Ini musyawarah untuk mufakat, kalian pancasilais enggak? Hayo jawab," ujar Mega.

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda.

Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional.

Selain Megawati, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara disebut akan menghadiri acara tersebut.