Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Dibuka, Berlangsung 75 Hari dan Libatkan 4 KRI

Kompas.com - 16/03/2023, 12:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membuka Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Tahun 2023 atau Yudhistira-I/23 di Dermaga Bitung, Manado, Rabu (15/3/2023).

“Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai,” kata Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam keterangan pers, Kamis (16/3/2023).

Patroli dilakukan menindaklanjuti keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Patroli Nasional.

Aan Kurnia berharap patroli memberikan efek deterrence terhadap segala aktivitas illegal di laut.

Baca juga: TNI AL Berencana Libatkan TNI AU untuk Patroli Laut Melalui Udara

Target patroli bersama ini antara lain, memberantas ilegal fishing, logging dan mining, penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), perompakan, pencemaran laut, dan pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT).

Selain itu, SAR terbatas, seperti pencarian kapal yang terkena musibah berdasarkan perintah atau kondisi aktual.

Fokus utama patroli bersama ini dilaksanakan di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Sulawesi sampai Selat Makassar dan Laut Arafuru.

Patroli bersama ini akan menambah jumlah hari patroli menjadi 75 hari, dari tahun sebelumnya 60 hari patroli.

Adapun jumlah unsur yang terlibat total ada 15 kapal, yakni dari Bakamla RI 4 unsur; TNI AL 3 unsur; Polair 2 unsur; Bea Cukai 2 unsur; PSDKP 2 unsur; dan KPLP 2 unsur.

"Berhasilnya kegiatan ini, pastinya merupakan keberhasilan kita bersama demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia,” kata Aan Kurnia.

Baca juga: Indonesia Bahas Implementasi Patroli Laut dengan Malaysia dan Filipina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com