Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Wapres: Kalau Ada yang Mencurigakan, Usut Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, bila ditemukan adanya hal mencurigakan di dalam transaksi sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, hal itu harus diusut tuntas.

"Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas," ujar Ma'ruf dilansir dari siaran pers resmi Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (10/3/2023).

Ia menuturkan, sudah menjadi tugas aparat yang berwenang untuk mengusut temuan yang memiliki indikasi penyimpangan.

Baca juga: Mahfud MD Janji Beri Penjelasan ke Sri Mulyani soal Aliran Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu

"Jika ada indikasinya, itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya, utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari Inspektorat Jenderal itu nomor satu," jelasnya.

"Dan kalau memang nanti berlanjut tentu itu sesuai dengan aturan," tambah Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Baca juga: Sri Mulyani Pertanyakan Transaksi Rp 300 Triliun: dari Mana Angkanya?

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3/2023).

Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar. Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan," tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya mencurigakan aliran dana sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kemenkeu.

"Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo). Jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan," kata Sri Mulyani setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).

Dari hasil scan ini, Sri Mulyani, menjelaskan dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman. Tidak menunjukan angka Rp 300 triliun tersebut yang sebelumnya, diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

Baca juga: Gonjang Ganjing di Kemenkeu, Ketika Ratusan Pegawai Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 300 T...

"Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana," kata Menkeu.

"Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satupun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu," kata dia.

Sri Mulyani juga mengaku akan melakukan koordinasi secara kooperatif untuk mengetahui adanya kecurigaan aliran dana tersebut.

Baca juga: Soal Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun, Sri Mulyani: Ayo Pak Mahfud, Aku Dibantuin, Aku Senang, Kita Bersihin

"Untuk bisa meng-clear-kan, apa kan sebetulnya Ini masalahnya dimana, siapa, dan saya berjanji akan sama Pak Mahmud. Ayo Pak Mahfud, aku dibantuin aku senang, kita bersihin," jelasnya.

Secara gamblang, Sri Mulyani juga menegaskan jika benar data itu terbukti dan sesuai fakta yang ada, dirinya akan melakukan penindakan tegas seperti yang dilakukan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

"Hukuman disiplin, data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. jadikan ada pembagian tugas ya dari kami ASN dari sisi-sisi penegakan hukum," tegasnya.