Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Banyak Negara Adopsi "Double Standard" untuk Masalah Palestina

Kompas.com - 03/03/2023, 13:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, banyak sekali negara yang mengadopsi standar ganda (double standar) untuk Palestina.

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan Menlu G20 (FMM G20) sesi kedua yang membahas tentang counter terorism, global skill mapping, humanitarian assistance and disater relief di New Delhi, India, pada Kamis (2/3/2023).

"Banyak sekali negara mengadopsi double standard untuk masalah Palestina," kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenlu RI, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Menlu Retno: Insiden Huwara Tunjukkan Situasi HAM di Palestina Semakin Memburuk

Contohnya, kata Retno, tidak ada satupun pembicara yang menyinggung masalah Palestina pada acara pembukaan pertemuan Dewan HAM di Jenewa beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan pentingnya G20 dan dunia untuk menghentikan ketidakadilan ini.

"Saya sengaja memberikan satu contoh betapa dunia telah mengesampingkan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dalam pembukaan pertemuan Dewan HAM di Jenewa beberapa hari lalu, tidak ada satupun pembicara menyinggung masalah Palestina," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno Marsudi menyampaikan bahwa perang dan konflik telah membawa masalah kemanusiaan yang sangat luar biasa.

Baca juga: Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Retno Singgung Solusi Damai untuk Palestina-Ukraina

Hal ini terlihat dari apa yang terjadi di beberapa negara, yaitu Myanmar, Palestina, Afghanistan, dan Ukraina.

Oleh karena itu, Retno Marsudi menekankan negara anggota G20 harus terus fokus kerja nyata pada the wellbeing of the people (kesejahteraan rakyat).

Tak hanya itu, dalam pertemuan FMM G20 sesi kedua, ia menyoroti soal disaster relief.

Retno Marsudi menekankan dua hal, yakni pentingnya memperkuat pencegahan (prevention) dan kesiapsiagaan (preparedness).

"Pencegahan sangat penting artinya karena akan menyelamatkan nyawa dan ekonomi. Sebagai negara yang sering terkena bencana, Indonesia banyak memberikan perhatian terhadap isu prevention dan preparedness, dan siap bekerjasama dengan negara lain," kata Retno Marsudi.

Baca juga: Indonesia Proklamasikan Dukungan Penuh untuk Afghanistan dan Palestina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com